Menteri BUMN Minta BTN Tertibkan Developer Nakal Penyelesaian Sertifikat

Abimanyu - Rabu, 22 Januari 2025 15:36 WIB
Teks foto : Menteri BUMN, Erick Thohir. (Dok BTN)

Kitakini.news - MenteriBadan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan dukungan terhadap PTBank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk melindungi masyarakat daripraktik tidak bertanggung jawab pengembang (developer) dan notaris dalampenyelesaian sertipikat mereka sebagai debitur.

Dalampaparannya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta BTN melakukan percepatanpenyelesaian sertipikat debitur dengan melakukan perbaikan sistem danmenerapkan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) untukmenyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Pemerintahan Presiden PrabowoSubianto.

"Sayamengapresiasi BTN yang melakukan self-correction dan perbaikan sistem, apalagiBTN mau terus berkembang. Program Tiga Juta Rumah ini adalah program yang harusdisukseskan dan BTN mengayomi 82% dari perumahan subsidi," ujar Menteri BUMNdalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Padakesempatan ini Menteri BUMN mengapresiasi developer dan notaris yang sudahbekerja dengan baik. "Tapi minta maaf, saya minta black list developer dannotaris yang bermasalah dan saya harapkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)berbagi data untuk memastikan perlindungan rakyat bisa dimaksimalkan. Jadi,kalau perlu semua pengembang yang di-black list juga di-black list bankHimbara," tegas Erick.

MenteriBUMN mengatakan, percepatan perbaikan dari penyelesaian sertipikat merupakansalah satu pondasi penting Program Tiga Juta Rumah, sehingga program tersebutbisa berjalan lancar. Dalam prosesnya, Program Tiga Juta Rumah melibatkanbanyak pihak termasuk swasta dan menggunakan sistem perbankan baik Himbaramaupun bank swasta.

Lebihlanjut, Erick mengatakan, kompleksitas tersebut dapat diurai dengan pembukaandata. "Pembukaan data yang sebesar-besarnya, mana developer yang akan diberikesempatan oleh pemerintah untuk dikembangkan apakah dari daerah menjadinasional. Itu yang harus kita dorong, karena ini visi dari Bapak Presidenlangsung. Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang sudah digelontorkansalah sasaran," jelas Erick.

Padakesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sektorperumahan Indonesia masih menghadapi masalah developer yang sertipikatnya masukkategori Luar Ambang Toleransi (LAT). Developer dengan sertipikat LAT merupakandeveloper bermasalah dalam hal administrasi penyelesaian Dokumen Pokok atausertipikat karena melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank.Padahal, sertipikat merupakan hak masyarakat yang harus diserahkan setelahdebitur melunasi KPR.

Nixonmengatakan bahwa BTN mengakui proses penyelesaian sertipikat terus diperbaikioleh BTN. "Hari ini sejak 2019, sebanyak 80 ribu sertipikat sudah diselesaikanoleh BTN dibantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga proses bisa lebihcepat," ujar Nixon.

Nixonmenjelaskan, upaya perbaikan yang dilakukan BTN antara lain melakukan profilingdan membuat rating developer dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating.Untuk kategori non-rating, kata Nixon, tidak diberikan prioritas untuk KPRataupun Kredit Yasa Griya.

"Kamimelakukan perbaikan melalui pembentukan task force (Satuan Tugas/Satgas) untukmenyelesaikan permasalahan ini. Upaya lainnya adalah membuka call center untukpengaduan permasalahan sertipikat yang dialami masyarakat dengan developer," tuturNixon.

Denganupaya tersebut, Nixon menargetkan penyelesaian sertipikat LAT pada tahun inisebanyak 15.000 dari total 38.144 sertipikat.

Lebihlanjut, Nixon menegaskan BTN akan menghentikan kerja sama dengan developerdengan sertipikat LAT dan akan membagikan daftar hitam kepada BP Tapera, agardeveloper tersebut tidak menyalurkan program KPR Subsidi lagi. Dengan begitu,berdasarkan database BP Tapera, bank mana pun tidak dapat menerima program KPRSubsidi.

Tidakhanya membidik developer bermasalah, BTN juga membidik notaris bermasalahdengan melakukan profiling perbaikan sistem dan mendata ulang notaris, sertamenerapkan rating pada mereka, sehingga BTN dapat mengetahui notaris yang baikdan bertanggung jawab.

"Kamiakan membuat Service Level Agreement (SLA) sekian hari untuk menyelesaikansertipikat, biasanya SLA-nya tiga bulan. Kalau sudah sampai threshold kita akanfreeze," ucap Nixon.

Editor
: M Iqbal

Tag:

Berita Terkait

News

Pemko Binjai Terima 2.280 Persil Sertifikat Tanah

News

Menteri BUMN Dorong BTN Jadi Megabank

News

Selama Nataru, Ruas Tol Padang Tiji – Seulimeum Aceh, Kuala Tanjung – Indrapura, Tanjung Pura – Pangkalan Brandan dan Padang – Sicincin, Dibuka

News

PGN dan BGN Tandatangani Kerja Sama untuk Program Makan Bergizi Gratis

News

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

News

BPN Kota Binjai Serahkan 1.226 Persil Sertifikat Tanah