Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti mengapresiasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang mencopot 30 orang pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta atas dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap warga negara asing (WNA).
"Kasus ini harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk lebih serius lagi menindak tegas oknum-oknum pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum. Termasuk kasus Pungli ini, selain harus diusut tuntas secara serius, juga harus berkesinambungan guna memulihkan citra negara akibat perbuatan memalukan itu," ujar Rudi kepada wartawan di Medan, Senin (3/2/2025).
Hal ini disampaikan Rudi Alfahri menanggapi pasca telah dicopotnya 30 oknum pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, imbas informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar.
Kedubes China menyebutkan bahwa mereka telah menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan, dengan total uang sekitar Rp32.750.000,- yang sudah dikembalikan kepada lebih dari 60 WN China.
Menyikapi hal itu, Rudi mengapresiasi langkah tegas pemerintah, yang salah satu tujuannya untuk konsisten menjaga citra Indonesia, khususnya di mata turis internasional yang berkunjung ke negara kita.
Namun dilain pihak, Rudi mengingatkan pemerintah melalui kementerian terkait untukberkesinambungan memberantas praktik melawan hukum, termasuk Pungli, atau pemerasan.
"Jangan panas sekarang, besok-besok nggak ada lagi. Harus serius bahkan para pelakunya ditindak tegas, guna memberi efek jera," tegas Rudi.
Indonesia, lanjut Rudi, merupakan salah satu destinasi wisata dunia dan jadi salah satu sumber devisa terbesar bagi negara.
"Ini kalau terganggu karena ulah segelintir oknum, maka negara taruhannya," ungkapnya.
Ke depan, sebut Rudi, langkah-langkah pencegahan harus terus menerus dioptimalkan, dengan misalnya memasang tanda larangan di semua sudut ruangan perihal memberikan sesuatu, berupa imbalan atau tips kepada petugas di Bandara diseluruh Indonesia.(**)