Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Zeira Salim Ritonga mendukunglangkah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yangakanmencopot pimpinan Bulog, bila tidak membeli gabah petani sebesar Rp6.500per Kilogram.
Menurut Zeira, pembelian gabahberdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500dapatmendongkrak kesejahteraan petani."Kita sepakat dan mendukungpembelian sesuai HPP sebesar Rp 6.500 per Kg, guna menaikkan harga ditingkatprodusen dan mensejahterakan petani," ujar Zeira kepada wartawan melaluisambungan telepon seluler dari Medan, Kamis (6/2/2025).
Hal ini disampaikan Zieran Salimmenanggapi penegasan Zulhas yang prihatin terus rendahnya harga gabah di bawahHPP, di tengah lemahnya produksi padi dan harga di tingkat produsen.
Padahal pada Februari 2025, PresidenPrabowo Subianto menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen(GKP) sebesar Rp6.500 per Kilogram. Penetapan ini dilakukan untuk melindungipetani dan mendorong swasembada pangan.
"Saat ini, biaya produksipetani padi sawah untuk menghasilkan 1 Kilogram Gabah sudah mengalami kenaikan,sehingga harus diimbangi dengan nilai jual Gabah yang tinggi," imbunnya.
Zeira mengherankan kebijakan Bulogyang cenderung tidak mendukung program pemerintah yang ingin mewujudkan negaraini tidak lagi melakukan impor beras.
"Harusnya Bulog wajib mematuhiHPP yang tidak bisa ditawar lagi untuk memastikanhasil panen petani di TanahAir terserap secara optimal," tukas Politisi Partai Kebangkitan Bagsa(PKB) ini.
Menurut Zeira, sulit bagi petaniuntuk bertahan apalagi proyeksi kenaikan produksi beras oleh Badan PusatStatistik (BPS) terus mengalami kenaikan."Dengan penyerapan gabah secaramaksimal, giarah petani untuk memacu produksi beras akan meningkat,"tuturya.
Terlebih, lanjut Zeira, periodeFebruari-April merupakan puncak panen yang tidak boleh dilewatkan begitu saja.Karenanya, DPRD Sumut menilai kewajiban membeli gabah sesuai HPP cukupstrategis memastikan serapan gabah berjalan optimal.
"Harusnya Bulog memperihatikansituasi dan momentum. Di mana, Presiden Prabowo telah mengucurkan dana sebesarRp16,6 Triliun tanpa bunga untuk Bulog, untuk memastikan modal yang cukup dalammenyerap hasil panen petani," paparnya.
"Saatnya tidak lagi ada upayamenghambat program swasembada pangan, karena program Presiden Probowo sudahjelas dan tegas,yakni kebijakan pangan yang memihak terhadap kepentinganrakyat," pungkasya. (**)