Kitakini.news -Ketua Umum Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Datuk H Said Aldi Al Idrus SE MM mendukung penuh kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menghentikan penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 Kilogram sekaligus penataan proses penjualan LPG ditengah-tengah masyarakat.
"PP AMPG sangat apresiasi dan mendukung penuh kebijakan Pak Bahlil prihal LPG bersubsidi 3 Kilogram itu. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi pemerintah tepat sasaran. Sekaligus menata agar LPG 3 Kilogram yang dikonsumsi masyarakat itu sesuai dengan batas harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pengecer akan dijadikan sub pangkalan dengan membuat harga patokan, sehingga tidak melanggar," papar Said Aldi kepada wartawan usai Launching bersih bersih 444.000.rumah ibadah dan makan siang bersama 5.000 jamaah Sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Hal ini disampaikan Said Aldi merespon polemik yang terjadi karena kebijakan Kementerian ESDM yang melarang pengecer menjual LPG 3 Kilogram, mulai 1 Februari 2025 kemarin.
Menurut Said Aldi, anggaran subsidi LPG di Tahun 2025 telah mencapai Rp87 Triliun, dengan harga jual di masyarakat Rp4.250,- per Kilogramnya. Artinya, bila harga 1 tabung LPG 3 Kilogram itu hanya Rp12.750,-.
"Namun fakta dilapangan, harga LPG 3 Kilogram yang sampai di masyarakat berkisar Rp20.000,- sampai Rp25.000,-. Bahkan ada yang sampai Rp30.000,- per tabungnya, sehingga pemerintah menganggap bahwa LPG subsidi 3 Kg sangat berpotensi tidak tepat sasaran. Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat," imbuh Said Aldi yang juga Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar.
Selain itu, Said Aldi juga mengapresiasi sikap Bahlil yang turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan distribusi LPG 3 Kg.
Langkah ini, lanjut Said Aldi, dinilai sebagai pendekatan yang positif dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan energi berpihak kepada masyarakat.
"Kemudian sebagai langkah penting dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis realitas di lapangan seraya memperbaiki sistem tata kelola distribusi LPG 3 Kg supaya lebih transparan, efisien dan mampu menjangkau sampai ketingkat masyarakat yang benar-benar membutuhkan," pungkas Said Aldi yang juga Ketua Umum KB BKPRMI. (**)