Kitakini.news - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang terkait gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan atas penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (13/2/2025).
Pada sidang tersebut, Hakim Tinggal Djuyamto mengambil keputusan, menolak pengajuan gugatan praperadilan Hasto, yang ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus korupsi dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang masih buron.
"Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, dua, menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan praperadilan dari pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Djuyamto di ruang sidang PN Jaksel, Kamis (13/2/2025).
Gelaran gugatan sejak 5 Februari 2025 lalu, Hasto menilai penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah.
"Permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan praperadilan," kata Hakim Djuyamto.
Karena Hasto tidak mengajukan dua gugatan katanya, maka hakim menegaskan gugatan harus dinyatakan tidak beralasan hukum.
Sebagaimana diketahui, Hasto menggugat putusan penetapan tersangka terhadap dirinya bersama Harun Masiku atas dugaan suap dan perintangan penyidikan, dimana tuduhan mengarah kepada Sekjen PDI Perjuangan itu, menyuruh beberapa orang terkait untuk menghilangkan jejak berupa menenggelamkan ponsel.