Kitakini.news -Efisiensibelanja anggaran baik pusat maupun daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusatmelalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1Tahun 2025 menjadi tantang besar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara(Pemprovsu) dalam meraup pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menjagakestabilan keuangan, agar provinsi bisa mandiri tak tak terkesan semata-matahanya berharap dana transfer dari Pusat.
"Ini menjadi tantangan Pemprovsu khususnya bagi GubernurSumut (Gubsu) terpilih Pak Bobby Nasution yang kalau tidak ada halangan akandilantik, Kamis (20/2/2025). Sebab, saat ini keuangan Pemprovsu sedangmengalami devisit dan banyaknya hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayar,ditaksir jumlahnya miliaran rupiah," ujar Anggota Komisi C Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Lambok Andreas Simamora A.Md kepadawartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Sabtu (15/2/2025).
Halini disampaikan Lambok Simamora menanggapi perintahpenghematan anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan SuratMenteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo meminta anggarapemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 Triliun,dengan rincian anggaran Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk diefesiensikansebesar Rp256,1 Triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 Triliun.
Menanggapihal itu, Lambok menyarankan agar Gubsu terpilih Bobby Nasution sudah bisamemiliki langkah dan program untuk mengatasi efesiensi anggaran yang telahdikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk devisit anggaran di Pemprovsu.
"KalauPak Bobby akan dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang, maka kita harapkanbeliau sudah mempersiapkan alternative dari sekarang. Sehingga pasca dilantik,beliau bisa langsung tanpa gas," imbuh politisi muda Partai Hanura ini.
MelaluiKomisi C DPRD Sumut, ungkap Lambok, pihaknya juga telah mendesak Pemprovsu yangsampai hari ini dikomandoi Pj Gubsu Agus Fatoni untuk bisa lebih giat lagi menggenjotsumber-sumber PAD. Termasuk mengupayakan pendapatan dari sektor pajak seperti kendaraanbermotor, bahan bakar, cukai rokok, pajak air permukaan dan lainnya yangdilihat belum maksimal.
"Sektorpajak ini juga sebagai sumber, meskipun Pj Gubsu Fatoni melalui jajarannyasudah berupaya namun hasilnya belum maksimal. Yang diketahui secara terang-teranganmasih pajak kendaraan bermotor. Bagaimanan dengan cukai rokok, bahan bakar, airpermukaan. Ini juga harus digenjot maksimal dan harus diketahui masyarakatberapa pendapatannya," beber wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan(Dapil) Sumut IX meliputi Kabupaten Samosir, Toba, Taput, Humbahas, Sibolga danTapteng ini.
Takhanya itu, tambah Lambok, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprovsu juga harusbisa menghasilkan PAD. Jangan hanya "Merengek" untuk penyertaan modal saja tapitak menghasilkan. Malah ada yang selalu rugi.
"Tirtanadidan Bank Sumut merupakan BUMD yang diandalkan saat ini. Tapi kita tidak bolehmengandalkan 2 BUMD ini saja. Masih ada PT Perkebunan Sumut, PT Dirgasurya, PTSarana Prasarana. Mereka ini juga harus bisa menghasilkan PAD mulai tahun 2025dan seterusnya. Mau ada kata rugi atau apalah namanya, yang jelas harus bisamenghasilkan," paparnya.
"DanKomisi C DPRD Sumut akan menolak pemberian penyertaan modal kepada BUMD yangtak bisa menghasilkan PAD. Kita mau lihat sepak terjang mereka sekarang tanpapenyertaan modal. Mampu apa tidak. Kalau tak mampu di Stanvaskan saja," tukasLambok.
Namundemikian, dengan kehadiran menantu mantan Presiden Joko Widodo sebagai orang nomor1 di Sumut, sambung Lambok, Bobby Nasution diharapkan bisa memulihkan kondisikeuangan Pemprovsu yang saat ini sedang devisit dan penerapan efesiensianggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat.
"Kitalihat saja sepak terjang pemimpin baru yang muda, energik ini di Sumut. Harapannyabersama, beliau mampu menyelesaikan ini semua. Agar pembangunan dan programkesejahteraan rakyat di provinsi ini terus berjalan meskipun Pemerintah Pusatmelakukan efesiensi anggaran. Kita provinsi besar, banyak sumber yang bisamenghasilkan PAD. Harus dimaksimalkan, pemimpin baru kita harus cerdas dancekatan dalam pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (**)