Kitakini.news -Efisiensi belanja anggaran baik pusat maupun daerah yangdikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1Tahun 2025 menjadi tantang besar bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalammeraup pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menjaga kestabilankeuangan, agar kota ini bisa mandiri dan tidak terkesan semata-mata hanyaberharap dari dana transfer Pusat.
"Kita ucapkan selamat kepada Walikota dan WakilWalikota Padangsidimpuan terpillih Bapak Letnan Dalimunthe- Haryy Pahlevi yanghari ini dilantik di Jakarta. Tugas berat sudah ada didepan matadan ini menjadi tantangan bagi mereka berdua. Sebab, kondisi keuangan daerahhari ini sedang tidak baik-baik saja. Pada tahun 2024 kemarin mengalami devisitdan masih banyak hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan. Selain itu,gaji honorer, sertifikasi guru serta perangkat desa juga banyak yang belumdibayar. Sehingga dituntut bagi pemimpin Kota Salak ini untuk kerja ekstra danmandiri dalam mendapatkan pundi-pundi pemasukan," papar Ketua Fraksi PDIPerjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan, MuhammadFajar Dalimunthe SH MH kepada Kitakini.newsmelalui sambungan telepon seluler, Kamis (20/2/2025).
Hal ini disampaikan Fajar Dalimunthe merespon perintahpenghematan anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan SuratMenteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo meminta anggaranpemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 Triliun,dengan rincian anggaran Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk diefesiensikansebesar Rp256,1 Triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 Triliun.
Menanggapi hal itu, Fajar menyarankan agar LetnanDalimunteh bersama wakilnya memiliki langkah dan program maupun solusi yangfokus pada penyerapan maksimal pendapatan asli daerah (PAD) yang selama initidak memenuhi target.
"Penyerapan PAD Kota Padangsidimpuan per tahunnya hanyaberkisar Rp85 Miliar sementara target Rp119 Miliar. Dan APBD kita di tahun 2025berkisar Rp919 Miliar. Ini harus lebih digenjot. Sebab, akan ada efisiensianggaran yang tentunya berdampak pada program pembangunan dan kesejahteraanmasyarakat Sidimpuan," tandasnya.
Fraksi PDI Perjuangan melalui rapat peripurna beberapawaktu lalu, lanjut Fajar, telah memberikan solusi kepada Pemerintah Kota (Pemko)Padangsidimpuan dalam hal penyerapan PADsecara maksimal. Diantaranya agar kepala daerah segera membentuk PerusahaanDaerah Pengelolaan Pasar dan Perparkiran. Sebab, kedua sektor ini dinilai akanmenjadi sumber PAD yang cukup baik untuk menambah pemasukan kas daerah.
"Tidak seperti sekarang, untuk perparkiran itudikelola pihak ketiga. Pemko hanya mendapatkan dari pajak saja. Dan saat iniada 6 pasar tradisional serta 1 pasar induk di Kota Salak ini. Pemko harusmengejar ini. Sebab untuk daerah lain yang ada di Sumut, perparkiran dan pasarsudah dikelola langsung oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, kenapaPadangsidimpuan tak bisa melakukan ini," beber Seketaris Komisi III DPRD KotaPadangsidimpuan ini.
Oleh karena itu, tambah Fajar, Fraksi PDI Perjuanganmendesak agar Letnan Dalimunthe bersama Harry Pahlevi bisa membangun kerjasamadengan legislative dan Stakeholder lainnya untuk peningkatan PAD KotaPadangsidimpuan.
"Sehingga efisiensi anggaran yang diberlakukan olehPemerintah Pusat, tidak terlalu berdampak kepada pembangunan Kota Padangsidimpuan.Sebab, kita sudah bisa mandiri tanpa berharap sepenuhnya dari dana transferpusat," pungkasnya. (**)