Kitakini.news - Dua belas pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang baru saja dilantik harus serius bekerja dan memaksimalkan program yang memang dibutuhkan masyarakat. Khusus untuk dua dinas, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Kedua dinas ini diingatkan agar jangan hanya mengejar target proyek dan berusaha mencegah terjadinya kebocoran anggaran.
"Semua kepala dinas yang dilantik juga harus serius mengelola anggaran di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto," ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Rudi Alfahri Rangkuti kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Selasa (25/2/2025).
Hal ini disampaikan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini merespon pelantikan 12 pejabat eselon II Pemprovsu diantaranya terdapat 3 pejabat Pemko Medan dan 1 pejabat Pemkab Asahan. Sementara 8 orang sisanya merupakan ASN Pemprovsu.
Menyikapi hal itu, Rudi yang juga anggota Komisi B DPRD Sumut itu menyampaikan selamat dan segera gerak cepat melakukan penyesuaian kerja, evaluasi dan memaksimalkan lagi kinerja yang sudah dilakukan pendahulu mereka.
"Harus gerak cepat, seirama dengan langkah pemerintah yang terus memprioritaskan visi dan misinya menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Berkaitan dengan efisiensi anggaran yang diperkirkan mencapai Rp750 Triliun untuk tahun 2025, Rudi mengatakannya sebagai langkah berani, dengan telah mempertimbangkan berbagai kajian yang matang.
"Ini saya kira harus jadi acuan, khusus untuk PUPR, sebaiknya prioritaskan anggaran, tidak usah lagi buat taman-taman, atau sarana dan prasarana yang tidak mendesak. Fokus misalnya pada upaya penanggulangan banjir dan tanah longsor, karena persoalan ini tak pernah tuntas," bebernya.
Begitu juga Bapenda Sumut, Rudi berharap dinas itu cermat menganalisis anggaran, sehingga tidak terjadi lagi kebocoran seperti APBD 2024, yang ditargetkan tidak sesuai realisasi yang ada, dan mengakibatkan terjadinya defisit.
"Untuk mengatasi hal itu, perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar menutupi kebocoran tersebut," sebut Rudi.
Dalam kaitan kordinasi, Rudi berharap para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar rutin berdiskusi dengan DPRD Sumut sesuai bidang tugas masing-masing. "Karena kami kan yang tahu seperti apa di lapangan, karena kami kan bertemu dengan masyarakat, jadi bisa dijadikan masukan," pungkas Rudi. (**)