Kitakini.news -Anggota Badan Akuntabilitas Publik(BAP) DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, melontarkan kritik tajam dalam Rapat DengarPendapat (RDP) terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat di Ruang Rapat KutaiDPD RI, Rabu (6/3/2025).
Rapat ini dihadiriperwakilan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, PTPerkebunan Nusantara (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan PTSinergi Perkebunan Nusantara.
Pada kesempatanitu, ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam upaya menyelesaikan sengketatanah masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU)."Mekanismepenyelesaian yang (perwakilan pemerintah) sampaikan ke BAP ini normatif sekali.Saya enggak yakin ini bisa terselesaikan hanya dengan cara saling melemparpendapat di sini" tegasnya.
Ia menekankan bahwamasyarakat yang mengadu ke DPD RI menggantungkan harapan mereka untuk nasib danmasa depan anak cucu. Permasalahan tanah HGU yang melibatkan BUMN, terutama PTPN, harus segeradituntaskan dengan skema penyelesaian yang konkret.
"Jadi sayaberharap skema dan mekanisme penyelesaian persoalan ini, kemudian kira rapikansampai selesai. Ini perintah undang-undang! Kita duduk membahas ini di sinimemiliki alas atau dasar undang-undang supaya tidak sekadar basa-basi!"katanya.
Penrad juga mengkritiksikap pemerintah dan BUMN yang dianggap selalu membiarkan sengketa tanahberlarut-larut.Lebih lanjut, iamenyoroti peran PTPN dan BUMN yang dianggap salah satu penyebab akarpermasalahan agraria di Indonesia.
"Di mana-mana direpublik ini, hampir tidak ada daerah yang tidak bermasalah dengan PTPN.Perampasan tanah terus terjadi di tengah masyarakat. Kapan mereka (BUMN-PTPN)pernah untung? Negara rugi, tapi pejabatnya makin kaya!" tudingnya.
Pdt. Siagian jugamengingatkan bahwa sudah banyak kelompok masyarakat yang datang mengadu, namunmasalah mereka kerap dibiarkan menguap begitu saja.
"Itu mengapa sejakawal saya meminta secara kelembagaan, dalam alat kelengkapan ini adakelompok-kelompok kerja yang bisa mengeksekusi agar persoalan masyarakat inibisa selesai!" tegasnya.
Penrad menyorotisejarah kelam penguasaan tanah oleh perusahaan negara sejak masa lalu, termasukpengambilalihan tanah rakyat untuk dijadikan HGU.
"Dari dulu rakyatdiusir dengan berbagai alasan. Masa perkampungan bisa dijadikan HGU? Ini tidakadil bagi rakyat. Mereka lebih dulu ada dan menguasai tanah itu. Republik inibukan milik PTPN," katanya.
Ia pun mendesakagar ATR/BPN segera menyelesaikan permasalahan desa-desa yang berada di ataslahan HGU, baik yang dikuasai swasta maupun BUMN."Puluhan ribu desasekarang berdiri di atas tanah HGU. Memangnya HGU lebih dulu ada dibandingkampung itu? Tidak!" tegasnya.
Penrad menegaskanbahwa penyelesaian masalah HGU harus dilakukan dengan langkah konkret, bukansekadar wacana.Senator asalSumatra Utara (Sumut) ini mengaku pesimis jika pertemuan seperti RDP hanyaberakhir dengan diskusi tanpa tindakan nyata.
"Pengaduanmasyarakat kepada DPD RI ini harus diimbangi dengan kerja keras lembaga DPDuntuk penyelesaiannya, kita semua berhutang pada masyarakat Indonesia" katadia.
Dalam kesempatanitu Ia juga menuding bahwa undang-undang sering kali dijadikan alat untukmelegalkan pengambilalihan tanah rakyat."Jadi saya pikir,ayo kita perbaiki skema dan mekanisme penyelesaian ini. Jangan sampai setelahRDP ini rakyat tetap saja diusir. Agar tidak sia-sia kita semua berkumpul disini," pungkasnya.
Dia menekankanbahwa republik ini didirikan untuk menyejahterakan rakyat, bukan memperkayasegelintir elite.Pdt. Penrad Siagianmendesak pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kebijakan untuk segeramembenahi mekanisme penyelesaian sengketa tanah, agar masyarakat tidakterus-menerus menjadi korban ketidakadilan. (**/Rel)