Kitakini.news - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Tahun 2024 berlangsung panas.
Sejumlah anggota dewan melontarkan interupsi tajam terkait penyerapan anggaran, khususnya dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk rumah ibadah yang hingga kini belum tersalurkan.
Sidang yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (27/3/2025), dihadiri Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya. Namun, sebelum agenda penyampaian LKPJ dimulai, anggota dewan seperti HM Subandi, Ebenejer Sitorus, Viktor Silaen, dan Efendi Siregar silih berganti mengajukan interupsi.
Menurut mereka, pencairan dana Bansos yang seharusnya sudah diterima oleh masyarakat, terutama pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan Serikat Tolong Menolong (STM), hingga kini masih macet. Padahal, pihak penerima telah menandatangani berkas administrasi yang diperlukan.
"Ini memalukan! Bagaimana bisa laporan LKPJ disampaikan, sementara masih ada hak masyarakat yang belum tersalurkan? Ini bentuk pembohongan. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut, karena akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," tegas salah satu anggota dewan dalam sidang tersebut.
Interupsi yang bertubi-tubi ini menunjukkan adanya kekecewaan besar terhadap pengelolaan anggaran daerah. Para anggota dewan mendesak Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (**)