Kitakini.news -Puluhan driver ojek online menggelaraksi di gedung DPRD Sumut, Senin (5/5/2025) siang. Sejumlah perwakilan merekaditerima Wakil Ketua Komisi B Frans Dante Ginting dari Fraksi Golkar di ruangBamus DPRD Sumut.
Frans Dante didampingi Kabid DishubSumut, Yunus, Kapolsek Medan Baru dan Humas DPRD Sumut Sofyan. Pertemuanberlangsung hangat dalam diskusi terbuka secara timbal balik. Sejumlahperwakilan ojol menyampaikan beberapa keluhan, terutama terkait tarif danpotongan tarif dari aplikator yang dinilai memberatkan.
Mereka meminta DPRD menggelar rapatdengar pendapat (RDP) antara aplikator dan para perwakilan ojol. Intinya merekameminta adanya pemotongan tarif yang tidak memberatkan serta memberikanperlindungan kerja kepada para driver.
Soalnya, dalam beberapa kasus,mereka terkena sanksi dari aplikator karena membatalkan pesanan klien. Padahal,mereka hanya menerima orderan senilai Rp8000. Namun, untuk titik awal menujupenjemputan klien bisa lebih jauh dari tujuan klien itu sendiri. Sementara,jarak tempuh penjemputan tidak dihitung nilainya.
Belum lagi, adanya persaingan tidaksehat antar operator, serta minimnya perlindungan terhadap driver, baik darisisi sistem maupun keamanan di lapangan.
"Ongkos hanya Rp8.000, tapipenjemputan sampai dua kilometer. Kalau kami batalkan, malah diberi peringatan.Kami dipantau, tapi siapa yang melindungi kami?" ujar salah seorangperwakilan.
Kemudian, ketimpangan antara aturantarif resmi dari Kementerian Perhubungan dengan praktik di lapangan.Menurutnya, meskipun pemerintah sudah menetapkan tarif batas bawah Rp2.000 danbatas atas Rp2.500 per kilometer untuk wilayah Sumatera, tarif Grab tidakmencerminkan realitas tersebut. Bahkan untuk mendapatkan order yang stabil,driver harus membayar biaya berlangganan aplikasi sebesar Rp15.000 untuk 7order.
"Kami harus bayar Rp2.000 lebihper order hanya untuk bisa dapat order. Di mana letak keadilan itu? Kalau kamibenar mitra, kenapa suara kami tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan?
Perwakilan yang lain merinci, bebanoperasional harian yang sangat tinggi. Untuk bisa menempuh jarak rata-rata 200kilometer per hari, ia harus mengeluarkan BBM: Rp60.000/hari, paket dataaplikasi: Rp5.000/hari, ganti oli tiga kali sebulan: sekitar Rp6.000/hari,biaya perawatan ringan kendaraan: sekitar Rp20.000/hari.
"Totalnya sajasudah Rp91.000 sehari, belum termasuk makan, kebutuhan rumah tangga, dancicilan motor. Berapa lagi yang harus dibawa pulang," ungkapnya.
Bahkan perwakilan lain menceritakan,pernah menjadi korban kekerasan saat mengantar penumpang. "Saya pernahdibacok orang tidak dikenal saat bawa penumpang. Sampai sekarang tidak adatanggapan dari Grab. Saya trauma, tapi harus tetap bekerja," ungkapnya.
Intinya, mereka memohon agarpemerintah daerah dan aparat segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) yangsecara spesifik melindungi hak dan keselamatan driver ojol. "Jangan tunggukorban dulu baru bertindak. Kami juga warga negara, kami juga manusia. Kalauperut lapar, orang bisa kalap," tegasnya.
Menyikapi curahan hati para driverojol tersebut, Frans Dante mengaku sebagai anggota dewan yang piket saat ini,dia menerima aspirasi para driver ojol.
Dia memahami apa yang diinginkanpara driver ojol. Soal adanya permintaan RDP, dia menyebutkan akan menyampaikanke pimpinan dewan. Dia berusaha menenangkan para driver ojol dan tetap bekerja.
Menurut informasi, awalnya paradriver ojol berkeinginan menemui Gubsu Bobby Nasution, hanya saja karena adarapat musrenmbang, mereka dialihkan ke DPRD Sumut.
Pertemuan dikawal aparat kepolosianbaik di dalam ruangan maupun peserta aksi yang berada di luar pagar gedungdewan. Usai bertemu dengan Frans Dante Ginting, para perwakilan ojolmenyampaikan hasil pertemuan. Walaupun belum bisa memuaskan para peserta aksi,mereka akhirnya meninggalkan lapangan aksi dengan tertib. (**)