Kitakini.news -Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Timbul Jaya Sibarani mendesak manajemen PT Kawasan Industri Medan (KIM) segera meninjau dan mengambil sample air saluran drainase yang ada di Jalan Rawe Raya yang diduga telah tercemar oleh limbah.
Desakan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku terganggu oleh bau tak sedap yang keluar dari saluran drainase tersebut. Selain itu, debit airnya pun cepat penuh bila hujan turun, bahkan sampai meluber ke jalan dan rumah warga yang ada disekitar saluran drainase, sehingga mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan keresahan.
"Kondisi ini sudah berlangsung lama. Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa saat hujan, air cepat meluap dan menimbulkan bau menyengat. Warga menduga hal ini disebabkan oleh aliran limbah dari kawasan KIM yang mengalir kesaluran drainase yang ada di Jalan Rawe Raya tersebut," ujar Timbul kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (15/5/2025).
Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan, jika benar ada limbah yang dikeluarkan dari kawasan KIM sehingga menjadi penyebab utama permasalahan tersebut, maka pihak perusahaan harus segera melakukan tindakan perbaikan.
"Kalau ini benar dari PT KIM, maka harus segera dibenahi. Jangan sampai keberadaan industri justru merugikan masyarakat dan merusak lingkungan," tegasnya.
Timbul juga mengakui adanya kemungkinan endapan limbah yang menjadi faktor penyumbatan aliran air. Namun menurutnya, hal itu tetap harus ditangani sesegera mungkin agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat.
"Pada prinsipnya, kami mendukung investasi di Sumatera Utara. Tapi investasi itu harus sejalan dengan prinsip ramah lingkungan. Jangan sampai kita menerima investasi yang justru membawa kerugian lebih besar," katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Sumut berencana turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi yang dikeluhkan masyarakat. "Kami akan agendakan kunjungan ke lokasi untuk melihat langsung kondisi di sana. Jika temuan di lapangan sesuai dengan keluhan warga, maka PT KIM harus segera menyelesaikannya," pungkasnya. (**)