Kitakini.news - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Pdt Berkat Kurniawan Laoli S.Pd MIP meminta Panglima TNI memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban penipuan calon siswa (Casis) TNI.
Permintaan tersebut disampaikan dalam diskusi bersama perwakilan orang tua dan kuasa Hukum korban, Ranto Sibarani SH di ruang Komisi A DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (27/5/2025)
Dalam forum itu, Berkat menyesalkan adanya oknum yang mengatasnamakan institusi TNI untuk menipu calon peserta seleksi.
Ia menegaskan, seharusnya TNI berada paling depan menjaga kehormatan. Bukan orang tua yang harus berjuang sendiri.
Politisi Partai NasDem ini juga menyebutkan bahwa ada enam oknum anggota TNI yang tengah diproses hukum terkait kasus ini. Namun, ia menduga keterlibatan lebih luas.
"Tidak mungkin pimpinan di lingkungan Rindam tidak tahu. Ini diduga melibatkan jaringan mafia," cetusnya.
Berkat meminta agar kasus ini dibahas dalam forum resmi untuk menghasilkan dokumen yang sah dan sebagai bentuk komitmen penanganan serius.
Ia menyebut ini bukan kasus pertama, namun yang baru berani diungkap secara terbuka.
Berkat juga mengusulkan agar DPRD Sumut mengajukan pertemuan dengan Komisi I DPR RI dan menjadwalkan kunjungan kerja sebagai langkah eskalasi.
"Kami ingin membawa ini ke tingkat yang lebih tinggi agar ada kejelasan. Jangan sampai isu ini tenggelam begitu saja," ketusnya.
Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut ini juga mendorong audiensi ke Polda untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus. Dan menegaskan bahwa pihaknya siap memperjuangkan keadilan bagi para korban.
"Kami tidak ingin ini terjadi lagi. Banyak korban yang tidak hanya kehilangan uang, tapi juga mengalami trauma psikologis," tegas wakil rakyat yang berasal dari Dapil Sumut VIII meliputi Kepulauan Nias ini.
Sebagai penutup, Berkat juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan memilih lembaga bimbingan belajar resmi yang memiliki legalitas hukum.
"Lebih baik ikut jalur resmi daripada tertipu ratusan juta oleh oknum tidak bertanggung jawab," pungkasnya. (**)