Kitakini.news - Rencana Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk menerapkan sistem sekolah lima hari dalam sepekan menuai tanggapan kritis dari Anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Fatimah.
Ia mengaku pesimis dengan efektivitas kebijakan tersebut dan menilai perlu ada kajian menyeluruh serta melibatkan seluruh pihak terkait sebelum diberlakukan.
"Lihat dulu bagaimana kebutuhan masing-masing sekolah. Kita tidak bisa serta-merta menerapkan kebijakan lima hari belajar untuk semua sekolah, apalagi yang pola pembelajarannya masih belum stabil bahkan di sistem enam hari," ujar Fatimah saat ditemui wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (12/6/2025).
Fatimah menekankan bahwa tidak semua satuan pendidikan mampu mencapai target pembelajaran jika jam belajar dikurangi. Ia khawatir, kebijakan ini justru akan menurunkan kualitas proses belajar-mengajar di banyak sekolah yang belum siap.
"Apakah target pembelajaran itu tetap tercapai? Itu harus jadi pertimbangan utama. Kalau tidak, apa gunanya kebijakan ini?" tegasnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa banyak sekolah yang full day namun tetap mengadakan kegiatan ekstrakurikuler di hari Sabtu, yang berarti siswa tetap datang ke sekolah. "Kalau 5 hari belajar, dua hari libur apa bisa tercapai target pembelajaran?" tambahnya.
Menurut Fatimah, tantangan tidak hanya terletak pada kesiapan sekolah, tetapi juga pada kesiapan keluarga dan masyarakat dalam mendampingi anak-anak selama dua hari libur penuh.
Ia juga mempertanyakan siapa yang akan mengawasi anak-anak di rumah dan memastikan mereka tetap mendapatkan stimulasi positif.
"Bagaimana kita menjamin anak-anak tidak hanya bermain handphone dua hari penuh? Apakah ada pola atau tugas dari sekolah untuk membimbing aktivitas mereka di rumah? Apakah orang tua siap mendampingi mereka secara aktif?" ucapnya.
Fatimah juga menegaskan bahwa hingga kini Komisi E DPRD Sumut belum menerima pembahasan resmi terkait rencana tersebut. Ia berharap Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama sebelum kebijakan ini benar-benar diimplementasikan.
"Jangan sampai ini hanya jadi wacana sepihak. Harus ada masukan dari tokoh pendidikan, kepala sekolah, bahkan orang tua siswa. Karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama," pungkasnya. (**)