Kitakini.news - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Dr Sutarto M.Si mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk lebih serius dalam mengembangkan strategi pembangunan rendah karbon sebagai respons terhadap perubahan iklim.
Hal ini disampaikan Sutarto kepada awak media di ruang kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (13/6/2025).
Menurut Sutarto, langkah nyata diperlukan agar konsep pembangunan rendah karbon dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, dan industri.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya transisi ke sumber energi terbarukan, sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan, serta praktik industri yang berorientasi pada keberlanjutan.
"Pemprovsu harus mengambil tindakan konkrit dalam mengurangi emisi karbon sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pak Gubernur dengan mengacu pada target penurunan emisi nasional. Tentunya diperlukan berbagai inovasi yang berkelanjutan agar target itu dapat tercapai," terangnya.
Sutarto menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih hijau. Kebijakan yang mendukung investasi ramah lingkungan serta insentif bagi industri yang menerapkan prinsip keberlanjutan perlu segera diterapkan.
"Tanpa sinergi, langkah ini sulit diwujudkan. Oleh karena itu, regulasi yang memudahkan investasi hijau menjadi sangat penting," imbuh wakil rakyat dsri daerah pemilihan (Dapil) Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini.
Selain kebijakan dan regulasi, edukasi kepada masyarakat juga dianggap sebagai elemen kunci dalam menghadapi perubahan iklim.
Ia menekankan perlunya meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak negatif emisi karbon serta pentingnya menerapkan gaya hidup ramah lingkungan.
"Ketika masyarakat memahami dan ikut berkontribusi, perubahan besar dapat terwujud, Dan ini bisa mulai dari diri kita dan keluarga," cetusnya.
Namun Sutarto juga menyadari adanya tantangan besar dalam pengembangan pembangunan rendah karbon, termasuk keterbatasan infrastruktur, pendanaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat.
Karena itu, ia mendesak Pemprovsu untuk mencari solusi konkret, seperti memperluas investasi di sektor energi terbarukan dan memperbaiki sistem transportasi publik agar lebih efisien serta ramah lingkungan.
"Pemerintah harus memperkuat kebijakan yang mendorong industri beralih ke teknologi hijau, sekaligus menerapkan regulasi yang lebih tegas bagi perusahaan dengan metode produksi yang merusak lingkungan," pungkasnya. (**)