Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) Muniruddin meminta Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) memberikan pemerataan fasilitas biaya pendidikan gratis untuk SMA/SMK/MA dan pesantren.
"Kita mendukung kebijakan Gubernur Sumut yang akan menggratiskan biaya sekolah untuk SMA/SMK. Namun, kita berharap Pondok Pesantren dan Madrasah juga harus bisa mendapatkan itu juga," cetus Munir kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (17/6/2025).
Menurut Munir, perlakuan Pemprovsu kepada seluruh peserta didik harus diberikan porsi dan kesempatan dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dan sama.
"Ini harus dikonsolidasikan supaya ada perlakuan yang sama agar tidak terjadinya kesenjangan sosial antara siswa tingkat SMA/SMK dan Pondok Pesantren maupun Madrasah," tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menilai, seluruh peserta didik tingkat SMA/SMK maupun Pondok Pesantren dan Madrasah memiliki kesempatan dan hak yang sama.
"Kita memahami Pondok Pesantren dan Madrasah itu di bawah naungan Kementerian Agama. Namun, pemberlakuan sekolah gratis di Sumut tentunya tetap harus merata," tuturnya.
Walaupun Pondok Pesantren dan Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), Munnir menyarankan kepada Pemprovsu untuk mampu berkoordinasi dalam realisasi pemberian biaya pendidikan gratis.
"Harus ada komunikasi dengan Kemenag jika pendidikan yang dibawahnya mau digratiskan. Karena tujuan kita untuk pemerataan. Sehingga kajian secara komprehensif antara Pemprovsu dan Kemenag juga terjalin dalam mencapai tujuan yang optimal," bebernya.
Lebih lanjut Munnir menyampaikan, kurang lebih dari 200 Pondok Pesantren di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan membutuhkan program pendidikan gratis tersebut.
"Jadi kami berharap dan minta tolonglah, agar ini mampu direalisasikan oleh Pak Gubernur Bobby Nasution," harapnya. (**)