Kitakini.news- Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution legawa 4 pulau sengketa kembali masuk ke wilayah administrasi Provinsi Aceh. Keputusan kembalinya 4 pulau tersebut diambil langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
"Pak Presiden tadi sudah menyampaikan, dan tadi Pak Gubernur Aceh sudah menyampaikan ini masih masuk wilayah NKRI. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas support dari Bapak Presiden. Oleh karena itu hari ini persoalan empat wilayah atau empat pulau ini bisa kami selesaikan dengan baik, dengan bijak, dan dengan cepat," ujar Bobby Nasution pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Bobby juga mengapresiasi atas pertemuan untuk membahas persoalan empat pulau tersebut.
Pada pertemuan tersebut, Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menandatangani kesepakatan batas wilayah Sumut dan Aceh.
"Tadi sudah disampaikan tentang batas wilayah sudah dimulai dari tahun 1992, mohon izin umur saya baru 1 tahun, dan 2008 saya masih SMA, dan 2017 saya belum menjadi pejabat publik, dan 2020 masih baru menjadi Walikota Medan, dan baru ini di 2025 tanda tangan saya sebagai gubernur menyatakan adalah empat pulau ini masuk ke wilayah Aceh," beber Bobby.
Untuk itu, Ia mengajak masyarakat agar tidak terhasut provokasi dan isu yang digoreng. Sebab Sumut dan Aceh merupakan tetangga yang tidak boleh saling terhasut.
"Oleh karena itu, apa pun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh, atau pun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa dan negara kita," papar Bobby.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan dokumen yang ada. Adapun dokumen yang dimaksud milik Setneg, Kemendagri dan Pemprov Aceh.
Prasetyo pun mengharapkan agar keputusan tersebut baik bagi Pemprov Sumut dan Aceh menjadi solusi terbaik buat semua pihak. Keputusan tersebut juga diharapkan mengakhiri dinamika yang berkembang di masyarakat.
"Kami juga diminta bapak Presiden untuk meluruskan isu yang berkembang bahwa berkenaan dengan dinamika empat pulau ini bahwa tidak benar ada satu Pemprov yang ingin memasukkan keempat pulau ini ke wilayah administratifnya," ungkap Prasetyo. (**)