Kitakini.news - Presiden RI Joko Widodo bersama Gubernur Sumatera Utara(Sumut) Edy Rahmayadi dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal SDepar tampak mengenakan baju batik bercorak seragam pada puncak acaraperingatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 yang digelar di Gedung Serbaguna,Jalan Pancing, Deliserdang, Kamis (9/2/2023).
Ketiganya tampak berjalan beriringan dengan posisi Ketua PWIPusat Atal S Depari menengahi Presiden RI dan Gubernur Sumut, berjalan bersamadengan rombongan lainnya saat memasuki Gedung Serbaguna (GSG) Sumatera Utara.
Kesempatan tersebut, berlangsung penyerahan penghargaan padatokoh pelopor pers dari Sumut seperti Dja Endar Moeda, Parada Harahap, MohammadSaid dan Tuan Manullang (tokoh pers perjuangan), Ani Idrus (tokoh persperempuan) serta Muhammad TWH (Tokoh pers tiga zaman).
Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengingatkan tentangpers terkait pemberitaan yang bertanggungjawab. Sebab menurutnya keberadaan danperjalanan media massa kini sudah bebas, pemberitaan bisa dilakukan siapa saja.
“Karena kurang bebas apalagi kita sekarang, karena perssudah mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital,semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya, sekarang ini masalahyang utama, menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab,karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial (medsos) dan mediadigital lainnya," kata Jokowi.
Selain itu, kata Jokowi, di tengah suasana seperti ini,media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernihinformasi. Media arus utama menyajikan informasi yang terverifikasi danmenjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan padamasyarakat.
"Peran utama media kini makin penting untuk mengamplifikasikebenaran dan menyingkap fakta terutama di tengah keganasan post truth, pascafakta dan pasca kebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga danmempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth danmembangun optimistisme. Oleh karena itu, saya minta semua pihak baik kepadalembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadayamasyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama," pungkasnya.
Redaksi