Kitakini.news - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Erni Ariyanti Sitorus SH M.Kn menanggapi persoalan proyek pembangunan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut.
Hal tersebut merujuk atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kepala Dinas PUPR, Topan Obaja Ginting beberapa waktu lalu.
"Setahu saya itu anggarannya berkisar Rp153 Miliar untuk pembangunan jalan milik Provinsi Sumut, dan sisanya itu Pembangunan Jalan Nasional (PJN). Maka dari itu, nilainya mencapai Rp231 Miliar," ujar Erni kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Kamis (10/7/2025).
Erni juga mengungkapkan, bahwa DPRD Sumut tak mengetahui secara pasti rincian anggaran dari total Rp231 Miliar tersebut. Yang kita tahu hanya pembangunan jalan provinsi yang disampaikan ke legislatif," beber Erni.
"Yang pasti kami tidak menerima informasi dana dari APBN untuk pembangunan jalan nasional di Sumut. Jadi kami tidak tahu berapa rincian di luar dari Rp153 Miliar itu," ketusnya.
Namun Erni menekankan bahwa seharusnya Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), melalui Dinas PUPR mengklarifikasi kepada publik terkait rincian anggaran pasti dalam proyek pembangunan jalan di Sumut, agar publik juga dapat menerima informasi yang tidak liar.
"Mereka yang seharusnya klarifikasi, bukan DPRD. Karena itu ada campuran dana dari APBN. Publik juga harus tahu, keterlibatan DPRD Sumut dalam pengawasan anggaran hanya pada pembangunan jalan," beber politisi Partai Golkar ini.
Masih kata Erni, bahwa terkait kondisi efisiensi dan pergeseran anggaran, Pemprovsu hanya memberitahukan kepada pimpinan DPRD, namun tidak lagi ada pembahasan di anggota dewan lainnya. (**)