Kitakini.news - Di tengah hiruk-pikuk pembangunan kota, sebuah tembok pagar yang didirikan oleh PT KIM di Jalan Mangan Gg Tembusan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, telah memicu gelombang protes dari warga setempat.
Anggota Komisi IV DPRD Medan, Edwin Sugesti Nasution, menyoroti pelanggaran yang terjadi, di mana tembok tersebut dibangun tanpa izin Pendirian Bangunan Gedung (PBG).
"Pendirian tembok pagar di Jalan Tembusan harus memiliki izin PBG. Tidak terkecuali karena bangunan milik BUMD PT KIM. Pemko harus menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi izin PBG-nya," tegas Edwin saat meninjau lokasi, didampingi oleh sejumlah anggota DPRD lainnya, Selasa (15/7/2025).
Kekhawatiran warga semakin meningkat ketika mereka menyadari bahwa tembok tersebut telah menutup akses keluar masuk ke rumah mereka.
Dalam pengamatan, sekitar 10 kepala keluarga terkurung di balik tembok, terpaksa membuat tangga darurat untuk mencapai rumah mereka. Situasi ini telah berlangsung selama dua minggu, menciptakan ketegangan di antara warga dan pihak perusahaan.
Edwin juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Direktur PT KIM yang menyebutkan bahwa pendirian pagar tidak memerlukan izin.
"Saat itu, suasana pertemuan cukup memanas karena pro dan kontra warga. Namun, yang jelas, pendirian pagar harus ada izin," ujarnya.
Peninjauan lokasi yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, melibatkan berbagai pihak, termasuk Satpol PP, Dinas Perkimcikataru, serta Lurah dan Camat setempat. Namun, pertemuan dengan PT KIM belum membuahkan hasil, karena perusahaan tersebut mengklaim bahwa lahan yang ditempati warga adalah miliknya.
Sementara itu, warga menegaskan bahwa mereka tidak akan pindah dari rumah mereka, karena sedang dalam proses gugatan hukum di pengadilan.