Kitakini.news - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Viktor Silaen menyoroti kondisi saluran irigasi yang rusak dibeberapa wilayah pertanian di Sumut, yang harus dituntaskan melalui perhatian dan tindaklanjut dari pemerintah.
"Kalau kita lihat Indonesia khususnya Sumut, 60 persen kehidupan masyarakat itu dari pertanian. Baik dari tani holtikultural ataupun lainnya. Artinya kalau petani sudah sejahtera, sebagian masyarakat Indonesia akan sejahtera," ujar Viktor kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (17/7/2025).
Menurut Viktor, isyarat dari Presiden Prabowo terkait swasembada pangan, harus menjadi program turun menurun, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota, dan menjadi program utamanya.
"Untuk mencapai persoalan irigasi yang harus tertunaikan, alat-alat pertanian, ketersediaan subsidi pupuk, melalui dana-dana desa harus bisa dialokasikan untuk mendukung itu semua," terangnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menekankan, jika persoalan tersebut dibedah, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah mendukung persoalan tersebut, tentunya akan menjadi solusi dari kerusakan irigasi.
"Ini semua harus dibarengi dengan dana. Makanya bagaimana cara kita mendesak pemerintah itu untuk menjadikan pertanian sebagai program utama," terang wakil rakyat dari Dapil Sumut IX meliputi Kabupaten Toba, Taput, Tapteng, Samosir, Humbahas dan Kota Sibolga ini.
Masih kata Viktor, dalam mengatasi persoalan pertanian, khususnya kerusakan irigasi yang ada di Sumut adalah dana.
"Bagaimana perhatian pemerintah pada para petani. Intinya peran serta dari birokrasi sangat kita butuhkan," pungkasnya. (**)