Kitakini.news - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Manaek Hutasoit mendorong Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) mengoptimalkan upaya kembalinya status Green Card (Kartu Hijau) Danau Toba dari UNESCO.
"Kami mendorong Pemprovsu maupun pemerintah daerah di kabupaten yang menaungi Danau Toba untuk komit dalam mengembalikan status Green Card dari UNESCO. Tentunya ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak," tukas Manaek kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Sabtu (19/7/2025).
Menurut politisi Partai Golkar ini, keterlibatan Stakeholder menjadi tolok ukur dari kembalinya status yang baik dalam perkembangan destinasi pariwisata di Danau Toba.
"Kita mengatensi keseriusan Gubsu yang langsung turun tangan menyoroti persoalan status Danau Toba. Identitas ini juga harus menjadi skala prioritas nasional. Kita berharap peran serta dan langkah konkret dari beliau," ucapnya.
Lebih lanjut mantan Ketua DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) ini mengatakan, dirinya akan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbahas supaya turut serta dalam pembenahan Danau Toba menjadi lebih baik.
"Danau Toba ini dikelilingi 7 kabupaten, salah satunya Humbahas. Tentunya saya akan mendorong Pemkab Humbahas untuk turut serta dalam pembenahan status Geopark untuk Danau Toba," ujarnya.
Masih kata Manaek, bahwa Danau Toba juga menjadi hidupnya perekonomian masyarakat melalui festival Danau Toba maupun beberapa event lokal dan mancanegara lainnya.
"Kita berharap, dengan kembalinya status Geopark dengan normal, berbagai festival dapat kembali terlaksana dengan adanya kegiatan di sana. Dan dapat membangkitkan semangat serta mendongkrak ekonomi masyarakat," ucapnya.
Ia menyampaikan, apapun yang dilakukan demi perbaikan status icon dari Sumut tersebut, layaknya seperti gayung bersambut, sehingga apapun yang dilakukan demi keselamatan Danau Toba tentunya harus disambut.
"Pembangunan Danau Toba tentunya harus dilihat dari beberapa hal. Salah satunya dari Dinas PUPR terkait pembangunan jalan. Saya rasa itu terintegrasi dengan pariwisata oleh UNESCO, supaya tidak mendapatkan sanksi pencabutan Geopark," tandasnya. (**)