Kitakini.news - Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Hj Anita Lubis meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap praktik pengoplosan Beras yang masih terjadi di sejumlah daerah di provinsi ini.
Menurut Anita, tindakan curang tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menghancurkan semangat dan kepercayaan para petani lokal.
"Praktik ini sangat merugikan dan mencoreng upaya petani kita yang sudah berjuang keras untuk mensukseskan program Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto yakni meningkatkan ketahanan pangan. Untuk itu, negara harus hadir menindak tegas pelaku pengoplosan Beras demi keadilan dan perlindungan terhadap petani," tegas Anita kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (24/7/2025).
Menurut Anita, Presiden Prabowo Subianto telah menjadi simbol harapan bagi para petani Indonesia. Kebijakan pertanian nasional yang diusung Presiden Prabowo harus dikawal dan dijalankan secara serius oleh pemerintah daerah, termasuk dengan penerapan teknologi pertanian yang lebih modern.
"Saat ini produksi Padi di Sumut rata-rata sekitar 7 Ton per Hektare. Dengan dukungan teknologi pertanian terbaru, kita optimis bisa meningkatkan produksi menjadi 11 Ton per Hektare. Ini akan mendorong semangat petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah," terang wakil rakyat Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini.
Anita juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat dalam mendukung kemajuan sektor pertanian. Salah satu aspek pentingnya adalah perbaikan infrastruktur, khususnya jalan usaha tani.
"Perhatian serius harus diberikan pada perbaikan infrastruktur pertanian seperti Jalan Nusantara. Jalan yang baik akan mempermudah mobilitas petani, menekan biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian," ungkapnya.
Tak hanya itu, Anita juga mengingatkan agar distribusi pupuk betul-betul diawasi secara ketat. Masih banyak laporan dari petani mengenai beredarnya pupuk palsu di lapangan, yang justru merugikan mereka secara ekonomi dan merusak kualitas tanaman.
"Pupuk palsu masih banyak ditemukan. Ini sangat merugikan petani dan harus segera ditertibkan. Pemerintah harus memastikan pupuk yang beredar adalah pupuk resmi dan berkualitas," cetusnya.
Ia juga menyebut bahwa sejumlah kabupaten di Sumut sejatinya sudah mampu memproduksi beras melebihi kebutuhan lokal dan bahkan memasok ke provinsi lain. Namun, untuk menjaga ketahanan pangan daerah, diperlukan kebijakan yang berpihak pada petani lokal.
"Kita perlu memastikan bahwa kebutuhan beras untuk masyarakat Sumut tercukupi. Setelah itu, barulah kita berbicara ekspor antardaerah. Pemerintah harus hadir dan memfasilitasi agar Sumut bisa mandiri dan menjadi lumbung pangan regional," pungkasnya. (**)