Kitakini.news - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Afif Nasution, menyerukan aksi besar-besaran dalam memberantas Narkoba di wilayah Sumut.
Seruan itu disampaikannya saat sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut terkait pengambilan keputusan bersama atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang digelar di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (7/8/2028).
Pada kesempatan itu, Bobby tegas menyampaikan keprihatinannya atas status Sumut yang masih menjadi provinsi dengan jumlah pengguna Narkoba tertinggi di Indonesia.
Maka dari itu, Gubsu pun mengajak seluruh elemen kekuatan, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, hingga DPRD Sumut dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melakukan tindakan nyata.
"Kita masih menjadi provinsi nomor satu dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Ini bukan hanya mencoreng nama Sumatera Utara, tetapi juga merusak masa depan generasi kita," tandasnya.
Momen bulan kemerdekaan ini, lanjug Bobby, harus dijadikan tonggak untuk membuktikan bahwa Sumatera Utara bisa merdeka dari Narkoba.
Ia mengusulkan agar seluruh titik rawan peredaran Narkoba di kota maupun desa, termasuk jalur masuk dari perairan dan pelabuhan kecil, dapat ditindak tegas bahkan dimusnahkan.
"Kalau bisa, di bulan Agustus ini, tempat-tempat yang jadi sasaran Narkoba kita musnahkan. Ini bukti bahwa Sumut juga ingin Merdeka bukan hanya dari penjajah, tapi dari Narkoba," tukasnya.
Gubsu bahkan menekankan pentingnya eksekusi yang lebih berani terhadap para pelaku yang sudah terbukti terlibat dalam jaringan Narkoba.
Ia menyebut Narkoba sebagai "Penyakit Utama" yang tak kunjung selesai di Sumut.
Bobby berharap seluruh anggota DPRD turut mengambil peran aktif. Ia mengajak agar seluruh kekuatan politik dan kelembagaan bersatu dalam satu gerakan yang sistematis dan masif.
"Mari kita buktikan, di bulan kemerdekaan ini, bahwa Sumut tidak hanya bicara tentang pembangunan fisik dan ekonomi. Tapi juga tentang menyelamatkan generasi dari bahaya narkoba," pungkasnya.
Seruan Gubernur ini direspons serius oleh berbagai fraksi DPRD yang sebelumnya juga menyampaikan pentingnya penanganan masalah sosial secara menyeluruh dalam RPJMD Sumut 2025–2029. (**)