Kitakini.news - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mengaku sangat kecewa dengan temuan pihaknya atas program Sekolah Rakyat di Kabupaten Serdang yang masih ditemukan tidak tepat sasaran atau yang tidak menyasar kepada masyarakat Miskin Ekstrem sebagaimana yang menjadi pesan utama Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya kenegaraannya.
"Kita sangat kecewa dengan program Sekolah Rakyat ini. Sebab, masih saja ditemukan dugaan praktik curang. Sehingga Sekolah Rakyat ini menjadi tak tepar sasaran," cetus Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (15/8/2025).
Subandi mengungkapkan bahwa kekecewaan pihaknya berdasarkan dari temuan mengecewakan saat Komisi E melakukan kunjungan kerja dan terdapat siswa dari Sekolah Rakyat yang berasal dari keluarga ASN dan memiliki kendaraan roda empat dan sepeda motor sebanyak 2 unit.
"Temuan ini kita dapat dari hasil dialog antara Komisi E DPRD Sumut dengan para siswa saat melakukan kunjungan di Sekolah Rakyat Sentra Insyaf Medan, Kemensos, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang baru-baru ini," terangnya.
"Ini jelas keliru, jatah anak miskin jangan diambil oleh yang mampu. Kalau sistem rekrutmen seperti ini dibiarkan, tujuan memutus rantai kemiskinan tidak akan tercapai," ketus Politisi Partai Gerindra ini.
Untuk itu, wakil rakyat dari Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini, pihaknya meminta kepada koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlibat dalam seleksi siswa lebih selektif, dan jika ditemukan pelanggaran, segera dilakukan pergantian.
"Koordinator PKH nya ini yang tidak objektif, apalagi memasukkan anaknya sendiri yang mampu, harus diganti. Kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan ajang bagi yang tidak berhak," tukasnya.
Lebih lanjut Subandi menekankan bahwa kategori masyarakat yang mengalami miskin ekstrem sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo yakni rumahnya yang miring nyaris roboh, pendapatan orang tua hanya satu juta rupiah per bulan dengan tanggungan lima anak, dan semua aktivitas keluarga dilakukan di satu ruangan.
"Inilah yang disebut miskin ekstrem atau dalam istilah sekarang, desil satu. Mereka yang ekonominya mohon maaf, menengah ke bawah. Itulah yang seharusnya berhal mendapatkan, bukan malah keluarga dari kalangan ASN," bebernya.
Masih kata Subandi, di Sumut saat ini terdapat enam lokasi Sekolah Rakyat, diantaranya berada di Sentra Insaf Kutalimbaru (150 siswa SMP), Sentra Bahagia Medan Tembung (100 siswa SMP), Tebing Tinggi (100 siswa SMA) UIN Sumut Kampus 5 Tebing Tinggi (SMA).
Kemudian di SMK Negeri Pertanian Padang Sidempuan (75 siswa SMA), Tapanuli Selatan (100 siswa SD dan SMP), dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan (100 siswa) SD dan SMP).
Ia menegaskan, semua kebutuhan siswa berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial, sedangkan tenaga pendidik merupakan kewenangan Dinas Pendidikan.
Untuk itu, ia meminta seluruh pihak terkait dari program sekolah rakyat agar serius memaksimalkan program pemerintah pusat tersebut.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di Gedung MPR dan DPR menyampaikan, bahwa di bawah kepemimpinannya telah berdiri 100 Sekolah Rakyat.
"Kita sudah berhasil buka 100 sekolah rakyat.Ini diperuntukkan bagi mereka yang desil terendah, mereka kita berdayakan untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Ini langkah untuk memutus rantai kemiskinan," katanya saat pidato kenegaraan yang disiarkan langsung melalui Rapat Paripurna DPRD Sumut. (**)