Kitakini.news -Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Abdul Rahim Siregar ST MT mendesak Gubernur Sumut (Gubsu) Bobby Nasution beserta seluruh Bupati dan Walikota se Sumut segera menindaklanjuti pengusulan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, sebelum batas waktu, Rabu (20/8/2025).
"Ini momen penting. Kita jangan menunggu sampai kesempatan ini lewat. Puluhan ribu guru, tenaga honorer, perawat, dan teknisi yang sudah belasan tahun mengabdi menanti kejelasan status. Mereka ini Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, dan pengabdian mereka harus dihargai dengan langkah nyata," tegas Abdul Rahim kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Medan, Minggu (17/8/2025).
Wakil rakyat yang akrab disapa ARS ini mengungkapkan bahwa saat ini tahapan masih pada proses pengusulan, sehingga masih akan ada tahap lanjutan terkait penentuan kuota dan pengangkatan.
"Kalau soal ketersediaan anggaran, itu sudah menjadi tugas kepala daerah (Gubsu, Bupati dan Walikota) dan DPRD untuk memikirkannya. Ingat, guru dan perawat ini adalah rakyat Sumatera Utara juga, mereka layak mendapatkan hak dan penghargaan," tandasnya.
ARS juga mengingatkan, jika pemerintah daerah terlambat atau tidak mengajukan usulan, kesempatan berharga ini akan terlewatkan.
"Kita tidak ingin menyesal di kemudian hari hanya karena lalai bertindak sekarang. Saya berharap ini menjadi atensi serius Saudara Gubernur dan semua kepala daerah di Sumut," tukas wakil rakyat dari Dapil Sumut VII meliputi kawasan Tabagsel.
Lebih jauh ARS menegaskan, pengusulan PPPK paruh waktu ini bisa menjadi kado berharga dan terindah bagi rakyat di HUT RI ke-80.
"Bayangkan, di tengah perayaan kemerdekaan, pemerintah memberikan kepastian kepada mereka yang telah lama mengabdi. Ini akan menjadi hadiah yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup," harapnya.
ARS juga menyampaikan pesan moral bahwa menghargai pengabdian para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan bukan hanya soal kebijakan administrasi, tapi juga cermin dari komitmen kemanusiaan dan kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. (**)