Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rony Reynaldo Situmorang melancarkan kritik tajam kepada PTPN yang dituding melakukan perusakan ekosistem melalui praktik alih fungsi kebun Teh menjadi perkebunan Sawit di Kabupaten Simalungun.
Rony menegaskan, praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan infrastruktur daerah.
"PTPN harus segera menghentikan pengalihan fungsi kebun Teh menjadi Sawit. Saya sudah turun langsung ke lokasi kebun Teh yang eksis puluhan tahun itu, tapi malah justru dihancurkan. Alasannya hanya karena harga Teh sedang turun. Ini jelas tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan," tegas Rony kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Medan, Kamis (18/8/2025) pagi.
Menurut Rony, akibat kebijakan itu, wilayah yang sebelumnya aman kini berubah menjadi rawan bencana. Kecamatan Panei dan beberapa daerah di Simalungun yang dulunya tidak pernah banjir, kini justru kerap dilanda banjir setelah kebun Teh digusur dan diganti menjadi Sawit. Bahkan, sejumlah lahan sawah warga ambles, dan rumah-rumah penduduk ikut terdampak.
"Dulu tidak ada banjir. Sekarang, begitu Sawit ditanam, banjir datang. Infrastruktur yang dibangun dengan anggaran hingga puluhan Miliar pun hancur. Jalan, jembatan, semuanya rusak akibat aliran air deras dari perkebunan Sawit. Siapa yang bertanggung jawab? Masyarakat yang jadi korban!" ketus Politisi NasDem ini dengan nada keras.
Tak hanya itu, Rony juga menuding PTPN menggunakan istilah "Optimalisasi Lahan" untuk menutupi praktik alih fungsi kebun. Padahal, itu hanyalah cara halus untuk menghapus kebun Teh yang memiliki nilai historis sejak zaman kolonial Belanda.
"Ini akal-akalan saja. Tahap demi tahap kebun Teh dikikis, diganti Sawit. Kalau dibiarkan, kebun Teh di Sidamanik yang jadi kebanggaan masyarakat Simalungun itu akan hilang total," tukas wakil rakyat yang berasal dari Dapil Sumut X meliputi Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar ini.
Rony juga menekan bahwa pihaknya akan segera membawa persoalan ini ke Kementerian BUMN dan DPR RI. Sebab, DPRD Sumut menilai dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan ekonomi yang diiming-imingkan PTPN.
"Jangan berpikir soal keuntungan jangka pendek, sementara kerusakan ekologis dan penderitaan rakyat jauh lebih parah. Kalau PTPN tetap ngotot, kami siap menggalang perlawanan bersama masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan BUMN merampas hak rakyat atas lingkungan yang sehat," tandasnya.
Rony juga mengingatkan semua perusahaan perkebunan, baik besar maupun kecil, untuk bertanggung jawab atas kondisi jalan dan fasilitas umum di dalam kawasan HGU mereka.
"Kalau jalan rusak karena aktivitas perkebunan, perbaiki. Jangan biarkan masyarakat sengsara karena arogansi korporasi. Negara sudah memberikan HGU, maka perusahaan wajib memberi manfaat, bukan menyusahkan rakyat," pungkasnya. (**)