Kitakini.news -Gunamengendalikan inflasi dan mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintahdaerah (ETPD) di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu)menyerukan beberapa hal kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sumut.
"Pertama, pemerintahkabupaten dan kota agar fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi. Seluruhpihak harus berkomitmen memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga lapanganstrategis, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah melalui percepatanpenyaluran SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, serta perluas toko pantauinflasi," terang Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya saat pimpin rapat HighLevel Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim PercepatanPerluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar, KantorGubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (29/8/2025).
Kedua, lanjutSurya, perlunya penguatan kolaborasi dan ekosistem hulu hilir. Pemerintahdaerah, BI, Bulog, BUMD, serta instansi vertikal terkait sepakat memperkuatkerja sama antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan optimalisasi peranBUMD pangan sebagai offtaker terutama guna menekan gejolak harga.
Poinketiga, Wagubsu meminta agar ada penguatan dan integrasi data pangan melaluipenggunaan teknologi informasi. Disepakati pilot project penerapan sistemmonitoring harga dan stok pangan di Provinsi Sumut, Kota Medan, Tebing Tinggi,Kabupaten Deli Serdang, Karo dan Langkat, sebagai sistem dini harga dan stokpangan.
Untukakselerasi ETPD, Surya meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalisasipenerimaan daerah secara non tunai. Seluruh Pemda berkomitmen memperluas kanalpembayaran non tunai, khususnya pada kanal digital (QRIS, E-Commerce, MobileBanking) untuk pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD dapat meningkat denganlebih transparan dan akuntabel.
"Selanjutnya,penguatan infrastruktur regulasi digitalisasi. Pemerintah daerah bersama BankSumut sepakat memastikan ketersediaan infrastruktur kanal non tunai sekaligusmempercepat penyusunan dan implementasi regulasi daerah (Perkada) gunamendukung penggunaan kartu kredit Indonesia," jelas Surya.
Selainitu, Surya juga meminta literasi dan realisasi elektronifikasi ditingkatkan.Seluruh anggota TP2DD berkomitmen untuk memperluas pelaksanaan sosialisasi dancapacity building untuk meningkatkan pemahaman OPD, wajib pajak, dan pelakuusaha terhadap manfaat digitalisasi. Serta mendorong peningkatan realisasitransaksi non tunai daerah.
Sementaraitu ada beberapa upaya yang telah dilakukan Pemprovsu berkolaborasi denganberbagai pihak di Sumut dalam pengendalian inflasi sepanjang 2025. Mulai daripenanaman jagung, panen raya serentak, operasi pasar sebanyak 35 kali, danmelakukan gerakan pasar dan pangan murah se-Sumut selama tahun 2025.
Padakesempatan tersebut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Iman Gunadimenyampaikan, beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi di Sumut. Tekananinflasi di Sumut sebagian besar bersumber dari kenaikan Harga kelompok makanan.Oleh sebab itu ada beberapa fokus utama yang perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut.
Pertama,katanya, mengenai kondisi neraca pangan yang sangat dipengaruhi olehperdagangan antar daerah. Kedua pasokan dan harga beras belum stabil. Ketigamengenai ekosistem hulu-hilir komoditi pangan belum terbentuk."Pembentukanekosistem hulu-hilir komoditas pangan perlu didorong di Sumut," kata ImanGunadi.
Hadir pada kesempatantersebut Wakil Walikota Tebing Chairil Mukmin Tambunan, Wakil Bupati DairiWahyu Daniel Sagala, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Wakil Bupati SerdangBedagai Adlin Tambunan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Hutabarat. (**)