Kitakini.news - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyatakan kekhawatiran atas rendahnya realisasi pendapatan daerah pada semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (29/9/2025), juru bicara fraksi, Hj. Sri Rezeki, Am.d, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memaksimalkan serapan anggaran dan pencapaian target pendapatan di sisa tahun anggaran.
Berdasarkan laporan realisasi APBD semester pertama, fraksi ini menilai pendapatan daerah masih jauh dari target. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,79 persen disebut bukan sekadar masalah angka, melainkan indikasi kelemahan pengelolaan pajak dan retribusi.
"Jika pendapatan tidak mencapai target, Pemko harus memprioritaskan program kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan lampu jalan, drainase, jalan lingkungan, bantuan sosial, hingga penguatan UMKM," tegas Sri Rezeki.
Fraksi PKS juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mendorong Pemko Medan melakukan inovasi berbasis digitalisasi, memperluas basis pajak, serta menutup potensi kebocoran penerimaan. Kegagalan mencapai target pendapatan dikhawatirkan berdampak pada banyaknya program prioritas yang terhambat pelaksanaannya.
Meski demikian, fraksi ini tetap menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan usulan DPRD melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) dapat terealisasi demi manfaat langsung bagi masyarakat.