Kitakini.news - Anggota Komisi I DPRD Medan, Saipul Bahri SE, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Balai Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II untuk segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan seluas sekitar 7 hektare. Lahan tersebut terdampak proyek pembangunan tanggul dan kolam retensi di kawasan Danau Siombak, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan.
Dia menekankan pentingnya transparansi antarinstansi agar tidak terjadi saling tuding yang memperpanjang masalah.
Dalam pernyataannya, Saipul Bahri SE, yang merupakan politisi dari Partai NasDem, menyatakan bahwa DPRD Medan bersama Pemerintah Kota Medan siap memfasilitasi pertemuan antara BPN, BBWS Sumatera II, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (PKPCKTR) untuk mencari solusi terbaik.
"Kami minta setiap instansi mempersiapkan langkah konkret tanpa melanggar aturan, sehingga pembayaran ganti rugi dapat segera terealisasi," ujarnya, Selasa (18/11/2025).
Saipul menambahkan bahwa lahan warga yang telah digunakan untuk proyek tersebut harus diganti rugi sesuai kesepakatan awal, tanpa alasan administrasi yang berbelit-belit. Ia juga berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) ulang dengan melibatkan pihak terkait untuk mempercepat proses.
Sementara itu, perwakilan warga Said Siregar mengungkapkan kekecewaan karena hingga kini belum ada pembayaran ganti rugi.
"Warga sangat berharap pembayaran selesai paling lambat Desember 2025, dan kami meminta DPRD Medan untuk merespons keluhan ini dengan solusi nyata," katanya.
Proyek tanggul dan kolam retensi di Danau Siombak bertujuan untuk mengendalikan banjir dan meningkatkan pengelolaan air di wilayah tersebut, namun keterlambatan ganti rugi telah menimbulkan keresahan di kalangan warga setempat.