Kitakini.news – Asosiasi Pengembang Perumahan danPermukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meningkatkan kerjasama dengan PemerintahProvinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dengan tujuan memenuhi kebutuhan perumahanrakyat di provinsi ini.
Berdasarkan data dari KementerianDalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Sumutsebesar 4,43 juta dan masih banyak yang belum memiliki rumah layak. Dari jumlahtersebut terdapat 205.971 rumah tidak layak huni (RTLH) menurut dataKementerian PUPR.
“Kita perlu bekerjasama denganApersi karena kebutuhan rumah layak huni kita masih cukup tinggi karena rumahmerupakan kebutuhan pokok bagi manusia,” kata Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadikepada wartawan di Medan usai menghadiri pelantikan Pengurus Apersi, Senin(20/2/2023).
Menurut Edy, pemerintah bisa memfasilitasi kelancaran pembangunan rumah layak huni yang dilakukanApersi. “Saya rasa pemerintah bisa menyediakanlahan misalnya, pengamanan atau masalah administrasi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPPApersi Junaidi Abdillah mengatakan potensi Sumut ada 6.000 unit rumah subsidiatau setara Rp930 miliar tahun ini. Sedangkan untuk komersial sejumlah 500 unitdengan nilai Rp125 miliar.
“Kami fokus pada rakyat kecil,pinggiran, UMKM penghasilan rendah, kami yakin masyarakat Indonesia khususnyaSumut punya rumah, baiknya keluarga itu diawali dari rumah karena keluarga yangutama,” terangnya.
Karena itu, Junaidi Abdillahmeminta pengurus yang terpilih, terutama Ketua HM Yulis, Sekertaris AbdulMuhsin Hamzah dan Bendahara Deni Surya, berkomitmen membantu masyarakat kecil.
Pengurus yang baru juga perlumeningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah,bank, pertanahan dan lainnya.
“Tugas kita berat, komitmenmemberikan hunian yang layak kepada masyarakat, perkuat kerja sama dengan bank,pertanahan dan pemerintah agar rakyat kita lebih mudah mendapatkan rumah,” bebernya.
Hadir pada pelantikan tersebut KadisPerumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Alfi Syahrizaserta Forkopimda Sumut beserta pimpinan-pimpinanbank, BUMN, BUMD dan swasta, OPD terkait Pemprov Sumut serta tokoh masyarakat.
Redaksi