Kitakini.news - Bendahara Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Pdt Berkat Kurniawan Laoli S.Pd MIP mendesak Pemerintah Pusat segera mengambil kebijakan strategis dengan menghentikan operasional perusahan-perusahaan yang diduga merusak lingkungan dan koorporate yang mengambil keuntungan dibalik izin pengelolaan hutan.
Tak hanya itu, Berkat Laoli juga mendesak Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota untuk benar-benar berpihak kepada rakyat dan korban banjir bandang maupun longsor yang telah kehilangan harta benda serta anggota keluarga.
Sebab dari berbagai video viral di media sosial dan berita di media, terlihat ribuan kayu gelondongan terbawa arus banjir bandang menghantam yang dilaluinya.
"Kemarin itu bukti nyata alam yang mengungkap apa yang dilakukan terhadap hutan di Sumut. Ribuan kayu gelondongan menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyat yang ada di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Kota Sibolga, Padang Sidimpuan dan daerah lainnya," cetus Berkat Laoli kepada wartawan melalui sambungan telepon WhatsApp dari Medan, Jumat (28/11/2025).
Hal ini disampaikan Berkat merespon peristiwa bencana alam banjir bandang dan longsor yang menerjang beberapa kabupaten/kota di Sumut yang dampaknya mempora-porandakan daerah yang dilalui banjir maupun longsor tersebut.
Berkat mengungkapkan, ketika ratusan laporan masyarakat dianggap sebagai "Sampah", oleh para oknum dan ketika ribuan masyarakat menyatakan bahwa telah terjadi pengerusakan lingkungan, penyerobotan lahan oleh para mafia di Sumatera Utara dianggap sebagai Hoax, hal ini sangat disesalkan.
Harusnya, pemerintah cepat merepson dan bertindak untuk melakukan investigasi yang benar-benar objektif. Karena laporan masyarakat itu sudah cukup bagi Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menyatakan perang kepada para mafia dan oligarki perusak lingkungan.
"Musibah yang telah menerjang Sumut hari ini, sudah sangat kuat bagi kita untuk bersatu melawan para mafia dan oligarki perusak lingkungan tersebut. Lawan perambah hutan, lawan perusak lingkungan. Sumatera Utara untuk kita semua bukan untuk mereka perusak lingkungan," tandas wakil rakyat dari Dapil Sumut VIII meliputi Kepulauan Nias ini. (**)