Kitakini.news - Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Ir Yahdi Khoir MBA mencecar jajaran Pertamina dengan pernyataan keras soal antrean panjang akibat kelangkaan BBM di SPBU kabupaten kabupaten/ kota di Sumut.
Kekesalan Yahdi Khoir ini dikarenakan di tengah situasi bencana yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara, sehingga persoalan antrean panjang BBM kembali menyita perhatian publik.
Saat ini warga mengeluhkan antrean yang tak kunjung reda, bahkan terjadi jauh sebelum bencana. Di lapangan, supir truk, nelayan, petani, hingga warga biasa harus rela kehilangan waktu, tenaga, dan biaya hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Maka dari itu, Yahdi mendesak Pertamina segera menormalkan kelangkaan BBM di SPBU tersebut paling lambat, Rabu (10/12/2025).
"Hal ini penting, agar tidak sampai terjadi kegalauan dan chaos di tengah masyarakat," cetus Yahdi saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumut, Jumat (5/12/2025), dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumut, Dinas Perhubungan Sumut, Dinas Perindag ESDM Provsu, PUPR Provsu, PT KAI, Angkasapura, Jumat (5/12/2025) terkait persoalan banjir dan longsor yang menyebabkan kelangkaan BBM disemua daerah di Sumut.
Sebelumnya, Yahdi menegaskan kepada pihak Pertamina, supaya tidak hanya melakukan kegiatan dan memberikan laporan yang bersifat normatif terkait dengan ketersediaan pasokan BBM di depo dan outlet outlet yang ada.
"Pertamina dan jajaran hendaknya tidak hanya bekerja di belakang meja saja, tetapi juga perlu melakukan peninjauan ke lapangan, melihat apa yang terjadi di SPBU, pasca bencana banjir hingga sekarang, terjadi antrean BBM berjam-jam," bebernya.
Yahdi menambahkan, seharusnya kalau stok BBM tersedia dan aman, satu atau tiga hari pasca bencana sudah ada progress untuk mencegah terjadinya kelangkaan BMM di daerah, dan tidak seperti yang terjadi saat ini, antrean terjadi hingga seminggu lebih pasca bencana.
Yahdi juga menekanakn bahwa stok BBM baru disebut aman dan lancar, jika tersedia di SPBU dan masyarakat tidak antrean untuk mendapatkannya.
"Kalau terus antrean panjang, itu namanya tidak aman," ketus Ketua Fraksi PANDPRD Sumut ini.
Tak hanya itu, Yahdi juga meminta Pertamina menindak tegas oknum oknum nakal di SPBU, dalam hal ini di SPBU Simpang Bandar Tinggi Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, yang menyatakan BBM habis, tapi selanjutnya mengisi ke jerigen untuk dijual lagi ke masyarakat dengan harga mencekik leher.
Yahdi berharap Pertamina bisa lebih rajin melakukan pemantauan ke lapangan dan bisa memaksimalkan semua potensi yang ada supaya antrean panjang ini bisa segera diatasi.
"Sebab, jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa memicu terjadinya kisruh dengan pihak SPBU serta menghambat kelancaran masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari," tandasnya.
Pada bahagian lain, Yahdi mengapresiasi sikap responsif Gubsu dalam penanganan bencana.
"Namun hal ini juga harus diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Semua OPD terkait hendaknya bisa bekerja lebih optimal," harapnya. (**)