Kitakini.news -Ketua DPWSarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumatera Utara, Hendra Hasibuan, menyampaikankritik keras di Hari Hak Asasi Manusia (HAM), dimana negara harus hadirmenjamin kembali kehidupan yang layak bagi para korban banjir akibat bencanaekologi.
"Korban banjirakibat bencana Ekologi harus mendapatkan Hak Asasi Manusia, Negara harus hadiruntuk memenuhi dan menjamin kehidupan yang layak kembali terhadap para korbanbencana. Jangan hanya hadir untuk pencitraan," ungkap Hendra belum lama ini.
Kritik terhadappemerintah yang dinilai gagal menunjukkan keseriusan dalam menangani bencanabanjir berulang serta lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi perkebunansawit yang diduga berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan diSumatera.
Menurut Hendra,kepercayaan publik terhadap pemerintah terus terkikis karena respons yangdianggap lamban, tidak berbasis data ilmiah, dan tidak menyentuh akar persoalanekologis. Ia menilai negara seolah-olah hadir hanya untuk mengumumkan statusdarurat, tanpa menunjukkan langkah strategis jangka panjang untuk memulihkanekosistem dan menjamin keselamatan warga.
"Bencana banjirdi Sumatera bukan kejadian alamiah semata. Ini adalah akumulasi dari pembiaranterhadap perusakan hutan, ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali,serta kegagalan negara menegakkan hukum terhadap para pelaku utamanya,"ujarnya.
Ia menambahkanbahwa pola banjir yang semakin parah setiap tahun menunjukkan adanya kerusakanekologis yang sistemik, terutama di kawasan hulu yang dulunya merupakanpenyangga air.
"Korporasibesar tetap beroperasi tanpa kontrol ketat, sementara masyarakat di hilirmenanggung seluruh dampaknya," sebut Hendra.
Hendramenegaskan bahwa kebijakan negara kerap dikendalikan oleh kepentingan ekonomikelompok elite yang memiliki kedekatan struktural dengan pemegang kekuasaan.
"Selama strukturkekuasaan ini tidak berubah, maka penegakan hukum lingkungan hanya menjadislogan. Negara seperti kehilangan keberaniannya untuk menindak korporasi yangsecara nyata memperparah bencana," kata Hendra.
Ia menekankanbahwa kondisi ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk abainyanegara terhadap kewajiban konstitusional untuk melindungi rakyat dan alam.Pemerintah seharusnya menjamin pencegahan bencana, pemulihan ekologis, danpenegakan hukum tanpa diskriminasi.
Hendra jugaKoordinator Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal (JAMM) menggambarkan beratnyakehidupan masyarakat pasca-banjir. Banyak warga kehilangan sumber penghidupan,tempat tinggal, dan akses pada air bersih.
Bencanaekologis tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperparahketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang telah lama ada. "Rakyat menderitaberkali-kali: kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan tanah, dankehilangan kepercayaan terhadap negara," tegasnya.
SHI SumateraUtara mendesak pemerintah untuk melakukan audit lingkungan menyeluruh,menghentikan izin-izin yang melanggar tata ruang, serta menegakkan hukum tanpakompromi terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.
Hendramenegaskan bahwa masa depan keselamatan ekologis Sumatera sangat bergantungpada keberanian politik pemerintah saat ini.
"Jika negaraterus abai, maka bencana tidak hanya akan berulang, tetapi akan semakinmematikan. Pemerintah harus memilih: berpihak pada rakyat dan kelestarianlingkungan, atau terus berada di bawah bayang-bayang kepentingan oligarkisawit," pungkas Hendra Hasibuan.