Kitakini.news -Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, menyoroti ketidaksinkronan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kuliah (APK) perguruan tinggi secara nasional. Menurutnya, target peningkatan APK tidak diiringi dengan penambahan kuota dan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang memadai.
Pemerintah menargetkan APK pendidikan tinggi meningkat dari 32,89 pada tahun 2025 menjadi 34,92 pada tahun 2026. Namun, Sofyan Tan menilai target tersebut sulit tercapai apabila dukungan anggaran beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu masih relatif stagnan.
"Keinginan meningkatkan APK perguruan tinggi sangat besar, tetapi tidak diikuti dengan kecukupan dana untuk menambah jumlah penerima KIP Kuliah. Dari sisi jumlah penerima atau volume, tidak ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2025 dan 2026," ujar Sofyan Tan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Gedung DPR RI, Selasa (3/2).
Dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto memaparkan bahwa pagu anggaran KIP Kuliah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp15,3 triliun dengan volume penerima sebanyak 1.047.221 mahasiswa. Angka ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2025 yang sebesar Rp14,9 triliun dengan volume 1.040.192 mahasiswa.
Sofyan Tan menjelaskan bahwa peningkatan APK perguruan tinggi sangat bergantung pada kemampuan ekonomi orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat saat ini dinilai masih belum stabil, tingkat pengangguran masih relatif tinggi, serta sejumlah wilayah di Indonesia baru saja terdampak bencana banjir bandang yang menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda dan tempat tinggal.
"APK pendidikan tinggi kita sangat bergantung pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Kita juga masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain, seperti Korea Selatan," katanya.
Ia mencatat bahwa APK perguruan tinggi pada tahun 2025 memang mengalami peningkatan dari baseline 32 menjadi 32,89, meskipun belum mencapai target sebesar 33,94. Sementara itu, target APK tahun 2026 sebesar 34,92 dinilai bukan angka yang kecil dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat dan terukur.
Salah satu instrumen utama untuk mendorong partisipasi mahasiswa dari keluarga tidak mampu, lanjut Sofyan Tan, adalah program beasiswa KIP Kuliah. Namun, dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah serta anggaran KIP Kuliah yang relatif tidak mengalami lonjakan signifikan, target peningkatan APK tersebut dinilai akan sulit direalisasikan.
"Bagaimana kita bisa memacu APK yang tinggi sementara pendapatan masyarakat masih rendah dan dukungan beasiswa tidak ditingkatkan," tegasnya.
Oleh karena itu, Sofyan Tan mengusulkan agar pemerintah menambah anggaran KIP Kuliah minimal sebesar Rp5 triliun. Ia meyakini Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mampu meyakinkan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan APK pendidikan tinggi sebagai bagian dari pembangunan kualitas sumber daya manusia.
"Kita tahu Presiden sangat peduli pada peningkatan kualitas generasi muda. Anak-anak diberi gizi yang baik, maka untuk KIP Kuliah pun saya berharap anggarannya ditambah. Tambahan Rp5 triliun sudah bisa membuat banyak orang tua tersenyum karena anaknya berpeluang menjadi sarjana," ujarnya.
Di sisi lain, Sofyan Tan juga mengapresiasi sejumlah capaian Kemendiktisaintek sepanjang tahun 2025. Ia menilai terdapat banyak kemajuan positif yang berdampak baik bagi dunia pendidikan tinggi nasional. Salah satunya adalah respons cepat kementerian dalam menangani dampak bencana banjir dengan memberikan santunan kepada mahasiswa terdampak.
Selain itu, percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen, termasuk lektor serta penambahan jumlah guru besar, juga dinilai sebagai capaian positif. Realisasi anggaran Kemendiktisaintek secara keseluruhan yang mencapai 94,83 persen disebut sebagai capaian yang sangat baik.
Namun demikian, ia menyoroti ketimpangan realisasi anggaran di Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang hanya mencapai 63,72 persen, jauh lebih rendah dibandingkan direktorat jenderal lainnya. Ironisnya, pada tahun 2026 direktorat tersebut justru mendapatkan peningkatan anggaran yang signifikan, dari Rp326 miliar menjadi Rp1,082 triliun.
"Kami mempertanyakan apa yang menjadi kendala, termasuk apakah pembangunan SMA Garuda mengalami kemacetan sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu," kata Sofyan Tan.
Selain itu, ia berharap pada tahun 2026 pemerintah tidak hanya menghadirkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), tetapi juga menyediakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali menyampaikan dan mengoordinasikan usulan tersebut bersama Presiden Prabowo Subianto. Ia juga memastikan akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Menteri Keuangan terkait dukungan anggaran pendidikan tinggi ke depan.