Kitakini.news -Persoalan banjir disekitar Jalan Meteorologi, Jalan Pancing dan Jalan Bhayangkara, Simpang BW mulai menjadi fokus persoalan yang dibahas Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut). Karena kawasan tersebut perbatasan antara Kota Medan dan Deli Serdang.
Komisi D DPRD Sumut bersama Camat Percut Sei Tuan, Kepala Desa, Kepala Dusun, Lurah Indra Kasih, Pengembang Citraland dan Agung Sedayu Group dalam rapat perdana yang diselenggarakan, Kamis (19/2/2026) lalu, terungkap bahwa kawasan tersebut dilanda banjir sejak lama.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Ir Yahdi Khair Harahap MBA, Sekretaris Defri Noval Pasaribu, Anggota Abdul Rahim Siregar Sat MT, H. Jumadi, Delfin Barus.
Hadir juga Sekretaris Dinas PnU Kota Medan, Camat Percut Sei Tuan, Kepala Desa dan Kepala Dusun (Dahler Lubis), Lurah Indra Kasih, Pengembang Citraland.
Pada kesempatan itu, Kepala Desa Sampali mengatakan banjir dan genangan air yang terjadi akhir November dan Desember 2025 lalu yang paling parah dalam 20 tahun terakhir ini, setelah adanya pembangunan Citraland dan Agung Sedayu Group.
Hal senada juga dikatakan Lurah Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung yang mengatakan disepanjang jalan Bhayangkara, jalan pancing 1, 2 dan 3 juga banjir terparah selama ini.
Sekretaris Dinas PU Kota Medan juga menerangkan bahwa sumber banjir dipastikan bersumber dari kecilnya drainase sepanjang Jalan Willeam Iskandar/Pancing yang merupakan kewenangan status Jalan Provinsi. Sehingga disaat hujan selama sepekan, debit air disaluran tidak mampu menampung air.
"Ditambah lagi drainase menuju jalan Metereologi terjadi penyepitan dari 3 Meter menjadi 1 Meter (Tertutup) dan juga drainase yang kecil disepanjang Jalan Pintas dari Jalan Metereologi ke arah Rumah Sakit Haji Medan. Akibatnya Banjir melanda Perumahan Metereologi 1 dan Perumahan Komplek Albarokah," terangnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Sumut Jumadi meminta pengembang CitraLand harus bertanggungjawab atas banjir disekitar pemukiman/perumahan masyarakat dan ikut aktif mencari solusi demi kenyamanan masyatakat.
Hal serupa juga dilatakan Abdul Rahim Siregar yanb menyampaiakan keluhan masyarakat harus menjadi perhatian serius Manajemen Citraland dan Agung Sedayu Group.
"Kalau tidak dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat sekitar yang telah terlebih dahulu bermukim, cari lokasi yang lain untuk pembangunan," ketusnya.
Tak hanya itu, Abdul Rahim juga meminta rekomendasi pertemuan lanjutan dalam waktu dekat dengan mengundang semua pihak dan langsung kunjungan ke objek bencana banjir.
Diakhir rapat, Wakil Ketua Komisi D Yahdi Khoir meminta sesuai Undang-Undang tentang RTRW, bahwa pembangunan apapun bentuknya berwawasan lingkungan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat sekitarnya.
"Kalau tidak jangan membangun di daerah tersebut. Pemerintah daerah pun jangan gampang memberikan izin membangun kalau belum terpenuhi persyaratan membangun," pungkasnya seraya menunda/skor rapat, dan akan dijadwalkan kembali untuk mempercepat solusi terbaik. Sehingga jika datang hujan, persoalan banjir sudah dapat diatasi. (**)