Kitakini.news - Rombongan Komisi X DPR RI meluapkan kekecewaan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 diBalai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Bunga Raya,Medan, Selasa (24/2). Pasalnya, tidak satu pun kepala dinas pendidikan dari kabupaten/kota maupun provinsi diSumatera Utarahadir dalam rapat yang secara khusus membahas tindak lanjut penanganan pascabanjir di sektor pendidikan.
Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menilai ketidakhadiran para kepala dinas sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan pendidikan di tengah situasi bencana.
"Ini bukan kunjungan kerja biasa. Ini kunjungan kerja sangat serius. Kami melihat kepala dinas pendidikannya tidak ada yang hadir. Kalau kadis tidak hadir berarti tidak peduli," tegas Sofyan Tan dalam forum rapat.
Kunjungan kerja tersebut diikuti sejumlah anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Deni "Cagur" Wahyudi dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat II, Ali Zamronidari Fraksi Gerindra, M. Hilman Mufididari PKB,Ledia Hanifa dari Fraksi PKS Dapil Jawa Barat I,Muslimin Bando dari PAN Dapil Sulawesi Selatan III, serta Sabam Sinaga dari Partai Demokrat Dapil Sumatera Utara II.
Sofyan Tan yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumatera Utara I menyoroti adanya perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait jumlah sekolah terdampak banjir.
"Ini persoalan serius. Kami menemukan adanya perbedaan data antara BPS dan Kemendikdasmen. Sementara yang akan digunakan sebagai dasar kebijakan adalah data tunggal kebencanaan dari BPS," ujarnya.
Berdasarkan data BPS yang diperoleh saat kunjungan kerja sehari sebelumnya di Kantor BPS Sumut, terdapat 26 satuan pendidikan yang masih menggunakan tenda darurat. Sementara data Kemendikdasmen yang bersumber dari dinas pendidikan provinsi mencatat 27 satuan pendidikan terdampak.
Selain menyoroti perbedaan data, Komisi X DPR RI juga menyayangkan ketidakhadiran kepala dinas pendidikan yang dinilai tidak menghargai forum resmi yang turut dihadiri pejabat kementerian. Dalam rapat tersebut hadir Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, serta Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek, Prof Ahmad Najib Burhani. Dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, hanya perwakilan dinas pendidikan setingkat kepala bidang yang hadir.
Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, turut menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai ketidakhadiran para kepala dinas pendidikan menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menangani dampak banjir terhadap sektor pendidikan.
Komisi X DPR RI menegaskan akan terus mengawal penanganan sekolah terdampak banjir di Sumatera Utara. Mereka meminta pemerintah daerah menunjukkan ikomitmen nyata, termasuk melalui kehadiran langsung para kepala dinas dalam forum resmi pembahasan kebencanaan agar kebijakan yang diambil berbasis data akurat dan koordinasi yang kuat.