Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Muslim Harahap, menegaskan bahwa proses pengangkatan KepalaLingkungan (Kepling) bukanlah ajang pemilihan umum yang harus diwarnai denganpersentase dukungan layaknya kontestasi politik.
Menurut Politikus Fraksi Partai Demokrat ini, sosialisasikepada masyarakat harus diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. "Inibukan pemilihan. Kalau ditambah-tambah persentase dukungan, itu sudah menjuruske arah pemilihan. Jangan sampai pola ini justru membebani calon dan membukaruang praktik yang tidak sehat," tegasnya saat rapat koordinasi Komisi 1 DPRDMedan dengan puluhan Camat, Selasa (3/3/2026).
Muslim menjelaskan, syarat dukungan minimal 30 persendari jumlah kepala keluarga (KK) di lingkungan hanya menjadi persyaratanadministratif untuk mendaftar sebagai calon Kepling, bukan sebagai dasarpenentuan siapa yang akan diangkat. Jika tidak memenuhi 30 persen dukungan,maka calon tersebut tidak berhak mendaftar.
"Jadi 30 persen itu bukan syarat untuk diangkat, tapisyarat untuk mendaftar. Jangan sampai ada anggapan harus mengejar dukungansebanyak-banyaknya. Semakin besar persentase yang dikejar, semakin besar pulabiaya yang dikeluarkan calon. Ujung-ujungnya, biaya itu bisa saja dibebankankembali kepada masyarakat. Ini yang harus dihindari," ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar lurah dan camat tidak"bermainapi"dalam prosestersebut. "Transparansi dan integritas, harus dijaga agar tidak munculpraktik transaksional yang sulit dibuktikan namun berdampak buruk bagi tatakelola pemerintahan di tingkat lingkungan," ucapnya.
Muslim menambahkan, Kepling pada dasarnya diangkatuntuk membantu tugas lurah dan camat, bukan sebagai pejabat hasil pemilihan."Karena itu, mekanisme pengangkatan dinilai lebih tepat agar Kepling tetapberada dalam garis koordinasi dan pembinaan pemerintah," jelasnya.
Lebih lanjut, Muslim menyoroti belum optimalnyapenerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 tentang PedomanPembentukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Lingkungan. Menurutnya,sejak diberlakukan hampir sembilan tahun lalu, perda tersebut belum dijalankansecara maksimal.
"Kalau Perda No. 9 Tahun 2017 ini dijalankan denganbaik, tidak akan ada kebingungan soal penambahan atau penghapusan lingkungan.Di situ sudah jelas pedoman pembentukan lingkungan. Kalau ada yang belumsempurna, silakan direvisi, bukan diabaikan," katanya.
Ia mengusulkan agar ketentuan jumlah kepala keluargadalam satu lingkungan diperjelas, misalnya minimal 150 KK dengan batas maksimalyang ditentukan secara tegas, sehingga tidak menimbulkan tafsir berbeda dilapangan.
Selain itu, Muslim juga membuka kemungkinan adanyapenambahan tahapan seleksi, seperti ujian atau pendalaman materi, gunamemastikan calon Kepling benar-benar memahami kondisi dan kebutuhan wilayahnya.
"Kalau perlu, kita tambahkan mekanisme uji kompetensisupaya tidak asal-asalan. Yang penting prosesnya bersih, transparan, dan tidakmemberatkan masyarakat," tandasnya. (**)