Kitakini.news - Tentu Hari Buruh Internasional atau akrab dengan sebutan Mayday, setiap. 1 Mei menjadi momentum peringatan penting bagi semua buruh di dunia. Indonesia pun menjadi bagian dari itu, termasuk Sumatera Utara (Sumut) dengan segala dinamikanya.
Hal itu menajsi sorotan Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Sumut, Rio Affandi Siregar MH, mengingat di provinsi ini, permasalahan buruh dengan segala kompleksitasnya masih memprihatinkan.
Peringatan Hari Buruh Internasional ini pun menjadi momentum tahunan, dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut membentuk kepanitiaan bersama serikat buruh serta unsur Forkopimda provinsi. Namun baginya, hari ini bukanlah sekadar peringatan belaka.
"Kita harus ingat, ini merupakan refleksi perjuangan kaum buruh dari masa ke masa, untuk memperjuangkan haknya. Sekaligus juga ini alarm bagi semua, bahwa masih banyak PR untuk kesejahteraan buruh di Sumut," ungkap Rio.
Sebagaimana halnya yang terjadi di Sumut, pasca bencana hidrometrologi November 2025 lalu. Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda buruh di Sumut. Beberapa perusahaan tutup atas putusan pemerintah, dan imbasnya ribuan orang terancam hidupnya.
"Pertanyaannya, bagaimana nasib pekerja di perusahaan yang ditutup tersebut?. Apakah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyiapkan cara bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan untuka menyelamatkan ekonomi keluarganya?" kata Rio.
Tidak itu saja, Rio juga mencatat temuan adanya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruh di Sumut, seperti yang terjadi pada proyek pembangunan Islamic Center Kota Medan. Setelah penelusuran, ternyata buruh tersebut tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Dari kejadian ini, kami melihat bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja masih belum menjadi perhatian yang serius," sebutnya.
Termasuk juga soal upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang belum merata. Bahkan banyak perusahaan yang mengabaikan ketentuan upah minimum itu, meskipun pemerintah sudah menetapkannya berdasarkan pertimbangan dan musyawarah.
"Siapa yang harus bertanggungjawab atas berbagai persoalan ini? Apakah buruh itu harus turun ke jalan, berunjukrasa agar suaranya terdengar," tegas Rio.
Atas hal itu, Rio meminta para pemangku kebijakan, terkhusus Gubernur Sumut agar lebih peka terhadap nasib buruh. Sebab mereka semua adalah tulang punggung ekonomi negara, sebagai gambaran apakah Negara ini sejahtera atau tidak.
"Di Negara maju, organisasi Serikat Buruh sudah bicara Green Corporate. Sementara kita di Indonesia masih berkutat pada persoalan upah yang layak, penerapan UMK, upah lembur, sampai PHK sepihak. Jauh sekali dari kemajuan," jelasnya lagi.
Karena itu Rio berharap May Day tahun ini khususnya di Provinsi Sumatera Utara menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan buruh demi terciptanya hubungan Industrial yang harmonis.