Kitakini.news- Kerusakan jalan di berbagai wilayah Sumatera Utara kembali menjadi sorotan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Rudi Alfahri mendorong pemerintah pusat segera menghadirkan aturan tegas terkait batas tonase kendaraan angkutan atau Over Dimension and Over Loading (ODOL).
Menurutnya, persoalan jalan rusak tidak bisa hanya diselesaikan melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur semata. Pemerintah juga harus serius memperkuat regulasi pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berlebih yang menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan.
"Jangan hanya anggaran pembangunan jalan yang habis digunakan. Tetapi dalam menjaga dan mencegah kerusakan jalan ini harus kita tentukan batas tonasenya, dan ini ada pada kebijakan pemerintah pusat," ujar Rudi kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Senin (11/5/2026).
Ia menilai kebijakan mengenai pembatasan muatan kendaraan harus menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan. Regulasi yang jelas dinilai penting agar kendaraan angkutan barang tidak lagi bebas melintas dengan kapasitas melebihi kemampuan jalan.
Selain itu, Rudi juga menekankan pentingnya pengawasan yang konsisten di lapangan. Menurutnya, aturan tanpa pengawasan ketat hanya akan menjadi formalitas dan tidak mampu menekan kerusakan infrastruktur jalan yang terus terjadi.
"Harus ada pengawasan yang benar-benar berjalan supaya regulasi itu berhasil. Kalau tidak diawasi, kendaraan ODOL tetap akan beroperasi dan jalan kembali cepat rusak," katanya.
Politisi PAN itu berharap pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dapat bersinergi dalam menciptakan sistem pengawasan transportasi yang lebih efektif.
"Dengan demikian, anggaran pembangunan jalan yang selama ini digelontorkan dapat lebih efisien dan manfaatnya dirasakan masyarakat dalam jangka panjang," tuturnya. (**)