Kitakini.news - Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi lonjakan harga plastik yang dinilai berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri.
Menurutnya, kenaikan harga plastik saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dipengaruhi situasi global yang tengah mengalami tekanan ekonomi dan krisis rantai pasok di sejumlah negara.
"Kita meminta kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat, untuk mengantisipasi persoalan harga plastik ini. Meskipun kita sadari kondisi ini dipengaruhi krisis global, pemerintah tetap harus hadir memberikan solusi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).
Politisi Partai Amanat Nasional itu menilai, pemerintah perlu segera mengidentifikasi penyebab utama melonjaknya harga plastik agar penanganan yang dilakukan tidak bersifat sementara. Ia berharap langkah penanganan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif.
"Kita harus mengetahui apa penyebab kenaikan harga plastik ini. Pemerintah harus mengambil sikap agar persoalan ini bisa segera diatasi secara komprehensif," katanya.
Ia turut mengingatkan, meski plastik bukan kebutuhan pokok masyarakat, dampak kenaikan harganya dapat merembet ke berbagai sektor industri dan memicu inflasi, termasuk di Sumatera Utara.
Ia menjelaskan, industri yang bergantung pada bahan baku plastik akan menghadapi lonjakan biaya produksi. Kondisi itu dikhawatirkan membuat perusahaan melakukan efisiensi hingga berujung pada PHK tenaga kerja.
"Perusahaan produksi plastik tentu terdampak karena biaya produksi semakin mahal. Dampaknya bisa memicu PHK dan berpengaruh terhadap tenaga kerja," ucapnya.
Selain itu, kenaikan harga plastik juga dinilai memiliki efek berantai terhadap berbagai produk turunan lainnya yang digunakan masyarakat sehari-hari, mulai dari kemasan makanan, kebutuhan rumah tangga, hingga sektor industri lainnya.
"Ini memiliki multi efek terhadap produk-produk lain dan tentu dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan plastik," tuturnya.
Lebih jauh ia pun meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipasi agar gejolak harga tidak semakin membebani pelaku usaha maupun masyarakat luas. (**)