Kitakini.news -Jurnalis senior Sumatera Utara, Eddy Iriawan, resmi menyandang gelar
Doktor Ilmu Komunikasi setelah berhasil mempertahankan disertasinya berjudul "Model
Manajemen Komunikasi Dalam Merekonstruksi Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia" pada Sidang
Promosi Doktor (Sidang Terbuka) Program Studi
Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (8/6/2026).
Sidang terbuka yang berlangsung di Ruang IMT-GT Biro Rektor USU tersebut dipimpin oleh Wakil Rektor III USU, Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita. Dalam kesempatan itu, Eddy Iriawan memaparkan hasil penelitiannya di hadapan tim promotor yang terdiri dari Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, Prof. Dr. Drs. Humaizi, dan Prof. Dr. Dra. Dewi Kurniawati.
Sementara itu, para penguji luar komisi yang hadir yakni Prof. Dr. Suwardi Lubis, Prof. Dra. Lusiana Adriani Lubis, dan Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Sidang juga turut dihadiri Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, serta keluarga, sahabat, dan kolega Eddy Iriawan.
Dalam pemaparannya, Eddy menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukannya berangkat dari fenomena derasnya arus informasi di era digital yang sangat mempengaruhi pembentukan opini dan citra institusi publik, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Jurnalis yang telah berkecimpung di dunia pers sejak 1998 itu mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, citra negatif Polri sebesar 66,2 persen dipengaruhi oleh pengalaman buruk masyarakat ketika berinteraksi langsung dengan aparat kepolisian.
"Secara khusus pada objek yang saya teliti yakni Institusi Kepolisian RI, citra negatif Polri sebesar 66,2 persen didasarkan pada pengalaman buruk pribadi yang dialami masyarakat saat berurusan dengan polisi, di antaranya tidak mendapatkan respons atas pengaduan yang mereka sampaikan," ujar Eddy Iriawan.
Ia menjelaskan, persepsi negatif tersebut semakin menguat akibat sejumlah kasus yang melibatkan oknum perwira tinggi Polri, seperti kasus Ferdy Sambo dan kasus narkoba yang menyeret Teddy Minahasa.
Menurutnya, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh individu tertentu, derasnya penyebaran informasi melalui media digital dan media sosial membuat sebagian masyarakat melakukan generalisasi terhadap institusi secara keseluruhan.
"Meskipun peristiwa kejahatan itu dilakukan oleh beberapa oknum, derasnya arus informasi mengenai kasus tersebut membuat masyarakat cenderung menggeneralisasi kesalahan individu menjadi kesalahan institusi," katanya.
Dalam perspektif komunikasi publik, kondisi tersebut berpotensi memperburuk citra Polri apabila tidak direspons melalui strategi komunikasi yang tepat dan terukur.
Berdasarkan hasil riset yang dilakukannya, Eddy menemukan sebuah model komunikasi baru atau novelty yang diyakini mampu membantu institusi kepolisian mereduksi citra negatif yang berkembang di ruang digital.
Model tersebut diberi nama PRISM Polri atau Public Response Integrated Strategic Management Image Recovery, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan manajemen respons publik dengan strategi pemulihan citra institusi.
"Kebaruan atau novelty yang saya tawarkan saya beri nama Model PRISM Polri, yaitu Public Response Integrated Strategic Management Image Recovery," ungkapnya.
Dalam disertasinya, Eddy menjelaskan bahwa Model PRISM Polri terdiri dari delapan langkah strategis. Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi awal melalui pemantauan aktivitas tagar di media sosial, klasifikasi isu berdasarkan segmentasi politik, sosial maupun isu lainnya, hingga analisis konteks terhadap narasi dominan dan aktor kunci yang mempengaruhi penyebaran informasi.
Langkah berikutnya adalah penyusunan respons terintegrasi berbasis data dengan pendekatan bahasa yang mudah dipahami publik, penguatan kolaborasi lintas lembaga, pembukaan ruang dialog publik melalui diskusi daring dan mekanisme partisipatif lainnya, evaluasi berkala terhadap dampak komunikasi menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif, serta dokumentasi dan adaptasi strategi sebagai basis penanganan isu serupa di masa mendatang.
Menurut Eddy, keberhasilan model tersebut sangat bergantung pada peran Divisi Humas Polri sebagai garda terdepan komunikasi publik, mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda hingga Polsek.
"Yang terpenting dari semua ini adalah peran lini Humas Polri sebagai ujung tombak komunikasi publik. Keseragaman langkah mulai dari Mabes, Polda hingga Polsek akan menentukan keberhasilan dalam membangun komunikasi yang efektif guna merestrukturisasi citra positif Polri," tegasnya.
Usai menjalani seluruh rangkaian sidang terbuka, Eddy Iriawan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Doktor Ilmu Komunikasi dengan predikat Cumlaude.