Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Drs H.M Subandi ST MM menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki strategi tersendiri dalam mengatasi kondisi ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Sumut.
Hal itu disampaikan Subandi menyikapi kondisi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang sebelumnya tembus diangkat Rp18.000.
"Ini harus ditegaskan, masyarakat itu harus pakai subsidi, karena minyak untuk rakyat itu subsidi. Kalau kendaraan sepertti mobil cc nya di atas 2500, itu sudah mobil mewah, jadi tidak boleh pakai subsidi, jadi jangan salahi pemerintah. Pemerintah sudah punya strategi atas semua ini," cetus Subandi pada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/6/2026).
Ketua Komisi E DPRD Sumut ini juga menilai dampak terbesar dari kenaikan harga BBM non subsidi lebih dirasakan oleh kalangan industri dibanding masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi.
Menurutnya, pemerintah tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.
"Yang terganggu saat ini itu industri, mereka sudah berlipat lipat kekayaannya, dan keuntungannya memeras republik ini. Tetapi subsidikan tidak terganggu sama sekali, jadi kita harus tau semua ini, berarti kan ada yang memainkan haaa itu dia," tandasnya.
Ia turut membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis moneter 1998. Menurutnya, situasi yang terjadi sekarang jauh berbeda karena kebutuhan pokok masyarakat masih tersedia dan aktivitas ekonomi tetap berjalan.
"Pada tahun 1998, nilai tukar dolar AS masih sekitar Rp2.500. Saat itu saya juga terlibat sebagai aktivis. Jika dibandingkan dari Rp2.500 kemudian melonjak hingga Rp18.000, itulah yang bisa disebut sebagai krisis ekonomi yang sesungguhnya," bebernya.
Ia menjelaskan, meskipun nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Bahkan, nilai tukar rupiah telah menunjukkan perbaikan.
"Sebelumnya berada di kisaran Rp16.000, kemudian sempat menyentuh Rp18.000. Namun hari ini sudah turun ke sekitar Rp17.666 per dolar AS. Itu menunjukkan pemerintah mampu mengambil langkah untuk mengendalikan kondisi tersebut," tandasnya.
Subandi menegaskan bahwa indikator krisis tidak hanya dilihat dari pergerakan kurs. Menurutnya, krisis ekonomi biasanya ditandai dengan kelangkaan barang kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat secara drastis.
"Kalau dulu masyarakat harus antri membeli minyak tanah, gula, dan beras karena barangnya langka, itu baru krisis. Sekarang kebutuhan pokok masih tersedia dan masyarakat tetap bisa mengaksesnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menilai ketahanan pangan menjadi faktor penting yang membuat Indonesia lebih siap menghadapi gejolak ekonomi global. Selama kebutuhan pokok dalam negeri dapat dipenuhi, tekanan akibat pelemahan rupiah tidak akan terlalu berdampak besar.
"Bayangkan jika ketahanan pangan kita lemah dan harus membeli beras dari luar negeri dengan dolar yang tinggi. Tentu itu akan menjadi beban besar bagi negara. Namun saat ini stok pangan relatif cukup dan kebutuhan masyarakat masih bisa dipenuhi," terangnya.
Karena itu, ia menilai masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah selama sektor pangan nasional tetap terjaga.
Lebih jauh, ia juga menyoroti persoalan distribusi minyak goreng rakyat, Minyakita. Ia menduga masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban menyediakan pasokan sesuai ketentuan pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab Minyakita kerap sulit ditemukan di pasaran dan memicu kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Sudah ada ketentuan bahwa perusahaan harus menyediakan sebagian produksinya untuk program Minyakita. Namun, belum banyak yang benar-benar menjalankan kewajiban itu. Ini yang harus ditindak agar harga minyak goreng tetap terkendali sesuai HET Rp16.500 per liter," tegasnya.
Ia menambahkan, jika aturan tersebut dijalankan secara konsisten dan pemerintah bertindak tegas terhadap pelanggaran, maka pasokan Minyakita akan lebih terjamin dan harga minyak goreng dapat tetap stabil di tengah dinamika ekonomi yang terjadi. (**)