Kitakini.news - Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) akhirnya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Fraksi PDI Perjuangan, Dr Sutarto M.Si, di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (17/6/2026).
Meski diterima oleh pimpinan DPRD Sumut dan kemudian menyampaikan 10 tuntutan, massa aksi menyatakan dengan tegas telah menerima janji palsu dengan diteruskannya salinan tuntutan kepada DPR RI melalui pesan email.
"Kami sudah bosan dengan janji manis, beberapa aksi sebelumnya juga jawaban dari kalian seperti itu. Kami ingin, seluruh tuntutan ini kalian publikasi di akun sosial media @humasdprdsumut," tegas pimpinan aksi, Muhammad Ade pada Sutarto.
Menyikapi sikap dari massa aksi Unimed tersebut, Sutarto memastikan bahwa pihaknya akan mempublikasi hasil terusan dari aspirasi para mahasiswa. Pasalnya, ia menegaskan bahwa pihak humas akan segera memposting bukti salinan terusan tersebut.
"Kami pastikan akan tetap transparan atas apa yang menjadi tuntutan dari pada adik-adik sekalian. Kami berharap kalian dapat terus menyuarakan berbagai aspirasi demi kepentingan umum ataupun masyarakat, terimakasih atas kritik dan masukannya," ucap Sekretaris PDI Perjuangan Sumut itu.
Usai seluruh tuntutan yang digaungkan diterima oleh pimpinan legislatif tersebut, kedua belah pihak antara massa aksi dan Sutarto kemudian melakukan penandatanganan di atas materai Rp10.000 terkait kesepakatan tuntutan yang akan disampaikan, hingga kemudian massa aksi membubarkan diri secara kondusif.
Seperti diketahui, adapun sejumlah tuntutan yang digaungkan oleh mahasiswa Unimed diantaranya:
1. Mengembalikan prioritas anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
2. Stop program populis seperti MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) yang dianggap membebani ekonomi negara dan menjadi ladang korupsi.
3. Turunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok.
4. Hentikan praktik militerisme di ranah sipil.
5. Menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
6. Mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya sektor kelistrikan dan air bersih.
7. Realisasikan penciptaan 19 juta lapangan kerja yang berkualitas dan berkeadilan.
8. Evaluasi serta membenahi tata kelola kabinet demi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif.
9. Perkuat stabilitas moneter guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
10. Menekan pemerintah untuk memprioritaskan penyediaan sekolah gratis bagi jenjang SD, SMP, dan SMA negeri. (**)