Kitakini.news -Prosespemulihan permanen pada wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, danSumatera Barat, terus dipacu Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) Setelah berbagai layanan dasarkembali berfungsi dan kondisi darurat telah terlewati.
KetuaSatgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintahtelah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliununtuk periode 2026–2028. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepatpemulihan berbagai sektor terdampak, mulai dari infrastruktur dasar, perumahan,pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
BerdasarkanRencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028,kebutuhan anggaran tersebut akan direalisasikan secara bertahap, yakni Rp38,9triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.Program pemulihan permanen tersebut melibatkan 33 kementerian dan lembagasebagai pelaksana utama maupun pendukung.
Percepatanpelaksanaan program mulai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan laporanperkembangan realisasi anggaran pada 17 Juni 2026, sebanyak lima kementeriandan lembaga telah menerima pagu anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, yakniKementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial,Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara sejumlahkementerian dan lembaga lainnya masih menjalani proses evaluasi dan persetujuandi Kementerian Keuangan maupun penyelesaian administrasi internal.
"Adalima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. Yang lainnya sedangberproses di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita secepatnya. Tadi kamimohon dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah, dan juga MenteriKeuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau sudah ditransfermaka speed-nya akan kencang sekali," ujar Tito saat Rapat Koordinasi TingkatMenteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kompleks KementerianKoordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (18/6/2026).
Sambilmenunggu seluruh proses penganggaran kementerian dan lembaga rampung, SatgasPRR juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan tambahan Transfer keDaerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun yang telah disalurkan pemerintah pusatkepada seluruh daerah terdampak sejak awal Mei 2026.
Tambahandukungan fiskal tersebut terdiri atas sekitar Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat. Danatersebut diharapkan dapat segera digunakan untuk mempercepat penanganankebutuhan prioritas masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur dasar dan layanan publik yang masih membutuhkan penguatanpada tahap pemulihan permanen.
Selainmelalui TKD, semangat gotong royong antardaerah juga terus menguat melaluiskema hibah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah kabupaten/kotatelah menyalurkan bantuan keuangan kepada daerah terdampak di Aceh, sementarapemerintah daerah di Sumatera Barat turut memberikan dukungan pembiayaan bagiwilayah yang mengalami dampak paling berat.
Titomenegaskan percepatan pemulihan permanen membutuhkan gerak bersama seluruhpemangku kepentingan. Karena itu, kementerian dan lembaga yang telah menerimaanggaran serta pemerintah daerah yang telah memperoleh tambahan TKD dimintasegera mempercepat pelaksanaan program di lapangan agar manfaat pemulihan dapatsegera dirasakan masyarakat terdampak.
"Daerah-daerahsaya dorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudianyang kedua dari kementerian dan lembaga yang sudah anggarannya cair seperti PUkita minta untuk speed-nya lebih kencang lagi," kata Tito.