Kitakini.news - Seratusan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (22/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendesak pemerintah membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Aksi yang mendapat pengawalan ketat personel Brimob dan Polrestabes Medan itu menyebabkan arus lalu lintas di sekitar Jalan Imam Bonjol dialihkan untuk sementara waktu. Massa datang dari arah Jalan Balai Kota sambil membawa spanduk, poster dan pengeras suara.
Juru bicara aksi Universitas HKBP Nommensen, Andro Siahaan, dalam orasinya menyoroti keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan alasan penempatan aparat keamanan dalam sejumlah posisi yang berkaitan dengan program tersebut.
"Kami mempertanyakan mengapa banyak jabatan yang berkaitan dengan MBG diisi unsur TNI dan Polri. Apa kompetensi mereka dalam bidang gizi, pangan dan pendidikan? Program seperti ini seharusnya dikelola oleh tenaga yang memiliki keahlian sesuai bidangnya," terang Andro.
Ia juga menyoroti keterlibatan sejumlah anggota legislatif dalam program MBG. DPR dan DPRD seharusnya lebih mengedepankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara agar program yang dijalankan benar-benar transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa turut membantah tudingan yang menyebut aksi penolakan MBG sebagai aksi bayaran. Mereka menegaskan bahwa demonstrasi dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Massa membawa enam tuntutan utama, yakni menurunkan harga BBM dan sembako, membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN), menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menutup Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), mengembalikan fungsi TNI-Polri sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
Aksi berlangsung tertib hingga sore hari. Mahasiswa meminta DPRD Sumut menerima aspirasi mereka dan meneruskannya kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang menjadi tuntutan dalam demonstrasi tersebut. (**)