Kitakini.news – Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Sumut(Gubsu) Edy Rahmayadi dinilai lemah karena kerap melakukan blunder dalammemasukkan dan mengkoreksi nama-nama pejabat eselon III dan IV setiap akandilantik.
Tak hanyaitu, pengangkatan Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut oleh Gubsu jugaterkesan asal-asalan dan tidak memiliki sumber daya manusia yang baik dalamseleksinya.
“Hal ituterbukti dari dalam beberapa pelantikan kemarin, terungkap sejumlah pejabateselon III dan IV ada yang telah meninggal dunia dan pensiun dan lainnya,” kataKetua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (DPW PSISumut), H.M Nezar Djoeli ST kepada wartawan melalui keteranga tertulis di Medan,Rabu (1/3/2023).
Hal ini disampaikan Nezar Djoeli merespon adanya pejabatyang sudah meninggal yang dilantik yakni Edison Hutasoit ST sebagai KepalaSumber Daya Air dan Cipta Karya UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TarutungDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provsu.
Diketahui, Edison meninggal dunia 3tahun lalu saat menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Sumber Daya Air (SDA)Cipta Karya Gunung Sitoli. Selain itu juga pejabat yang sudah pensiun.
Menurut Nezar,pelantikan ratusan pejabat eselon III dan IV oleh Gubsu Edy Rahmayadi baru-baruini mencerinkan pemerintahan Sumut sedang tidak baik-baik saja.
“PSI Sumutmelihat adanya kepemimpinan yang gagal dari seorang kepala pemerintahan di provinsiini. Terlihat juga seolah-olah yang paling tahu ataupun paling benar dalam menjalankanpemerintahan. Aroma itu sangat kental dirasakan lapisan masyarakat,”cetusnya.
Nezarmenegaskan, atas kejadian pelantikan ratusan pejabat eselon tersebut, pihaknyamenduga BKD Sumut telah melakukan konspirasi yang telah berjalan selama ini. Makadari itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta segera mengaudit investigasiatas anggaran maupun gaji yang diduga diterima selama ini. Dan juga atasnamaoknum-oknum yang namanya sempat dilantiknamun kenyataannya sudah meninggal maupun pensiun.
"Lagi-lagiini catatan buruk tambahan bagi Pemprovsu. Belum lagi Proyek Multiyers senilaiRp2,7 Triliun yang hari ini pekerjaannya dipaksaakan. Belum lagi jual belilahan Medan Club, persoalan Sport Center yang diduga lahannya bermasalah, sertapersoalan sengketa tanah lainnya di daerah dan masih banyak lainnya,” bebernya.
Oleh karenaitu, lanjut Nezar, DPW PSI Sumut meminta kepada BPK untuk segera mendengar seruanpihaknya yakni melakukan audit investigasi.
“Kita harusmerubah pemerintahan ini pada pemilihan ke depan. Rakyat jangan lagi terbuaidengan retorika politik oleh Paslon daKn jangan tergoda dengan uang kecil yangakan merugikan masyarakat Sumut pada Pilgubsu kepdepan dengan transaksional danalasan transport.
“Ketika halini terjadi di Pilgubsu, maka dapat dipastikan Pemprovsu ke depan adalahpemerintahan tidak tidak kualifight dalam menjalankan roda penerintahan,”pungkasnya.
Redaksi