Kitakininews.co.id - Kabupaten Simalungun mulai melakukan akselerasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah forum advokasi dan sosialisasi.
Inisiatif yang digelar Selasa (14/7/2026) ini bertujuan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan hingga ke tingkat komunitas paling bawah.
Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Andreas Simamora, yang mewakili Bupati dalam pembukaan acara di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih itu, menekankan target pemerintah daerah untuk mencapai nol kasus kekerasan terhadap perempuan.
Selain itu, dia juga mengajak korban untuk tidak lagi menyimpan pengalaman traumatis mereka sendiri.
"Para korban perlu tahu bahwa melaporkan adalah langkah pertama menuju pemulihan dan perlindungan hukum," katanya, menyerukan perlunya penanganan yang sesuai dengan kebutuhan setiap korban.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Simalungun Sri Wahyuni menggarisbawahi bahwa pencegahan kekerasan bukan tanggungjawab tunggal pemerintah.
Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif dari semua lapisan masyarakat dalam mengenali berbagai manifestasi kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga pengekangan hak ekonomi.
Berdasarkan laporan Komnas Perempuan tahun 2025, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami lonjakan 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ruth Maya Tamba dari Biro Psikologi Epic Consulting menyampaikan bahwa trauma psikologis korban sering menghambat mereka untuk mencari pertolongan formal.
Pada tingkat lokal, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Simalungun melalui Aiptu Khairul Nizar menyatakan belum ada laporan resmi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah setempat.
"Pihak kepolisian tetap mengimbau masyarakat untuk melapor jika mencurigai adanya indikasi TPPO di sekitar mereka," katanya.
Forum yang menghadirkan berbagai pejabat dan lembaga ini menjadi titik awal bagi strategi komunikasi pemerintah daerah. Mixnon menambahkan kedepannya Simalungun akan memperluas jangkauan edukasi, meningkatkan kolaborasi antar institusi, dan memperkuat dukungan psikologis bagi korban sebagai bagian integral dari pendekatan perlindungan holistik.