Kitakininews.co.id -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Jusup Ginting Suka SE mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Sebab, kondisi tersebut telah merugikan masyarakat karena memicu kemacetan di berbagai ruas jalan, sekaligus menghambat mobilitas warga yang hendak bekerja maupun menjalankan aktivitas ekonomi.
"Pertamina jangan mempermainkan masyarakat. Jangan biarkan warga menjadi korban akibat buruknya pengelolaan distribusi BBM. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang layak," tegasnya kepada wartawan di Medan, Rabu (15/7/2026).
Hal ini disampaikan Jusup merespon antrean panjang kendaraan di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan yang tak kunjung usai sejak beberapa hari lalu.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan bahwa sampai hari ini antrean panjang kendaraan dihampir semua SPBU di Kota Medan masih menjadi pemandangan yang miris.
Selain itu, Pertamina juga belum ada penjelasan pasti penyebab terjadinya kelangkaan dan antrean panjang BBM.
"Sampai kapan antrean ini berakhir, belum ada kepastian dari Pertamina. Situasi ini tentunya akan semakin menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," ketusnya.
Karena itu, Jusup mendesak Pertamina segera menyampaikan informasi secara transparan kepada publik sekaligus memastikan pasokan dan distribusi BBM ke seluruh SPBU kembali berjalan normal.
"Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai muncul spekulasi yang justru memperkeruh keadaan," tukasnya.
Jusup juga mengungkapkan, antrean tidak hanya terjadi pada BBM jenis Solar, tetapi juga Pertalite. Bahkan, antrean kendaraan masih terlihat hingga malam hari tanpa adanya langkah yang dinilai efektif untuk mengurai kepadatan di SPBU.
Dia meminta Pertamina segera bertanggung jawab apabila keterlambatan distribusi menjadi penyebab terganggunya pasokan BBM di lapangan.
Menurutnya, langkah cepat harus segera diambil agar distribusi kembali normal dan masyarakat tidak terus dirugikan.
Selain itu, Jusup juga meminta Pertamina berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat penyelesaian persoalan distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara.
Tak hanya itu, legislator dari Daerah Pemilihan Medan V tersebut turut meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi penimbunan atau penyimpangan dalam distribusi BBM.
"Kalau memang ada praktik penimbunan atau permainan distribusi BBM, aparat penegak hukum harus mengusutnya hingga tuntas. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat," pungkasnya. (**)