Kitakininews.co.id - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti SH MH, mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) tidak lagi bergantung pada satu vendor distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), yakni PT Elnusa Petrofin.
Rudi menilai, ketergantungan terhadap satu penyedia jasa menjadi salah satu kelemahan yang harus segera dievaluasi agar gangguan distribusi BBM tidak kembali terjadi.
Desakan tersebut disampaikan Rudi merespon Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sumut bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Hiswana Migas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut serta instansi terkait, Kamis (16/7/2026).
"Kita minta jangan hanya satu vendor. Kalau terjadi persoalan, misalnya terkait sopir atau operasional, distribusi BBM langsung terganggu. Harus ada lebih dari satu penyedia jasa agar distribusi tetap berjalan," cetus Rudi di Medan Kamis (16/7/2027).
Menurut Rudi, selama ini distribusi BBM di wilayah Sumbagut bergantung pada satu vendor transportasi, yakni PT Elnusa Petrofin. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan risiko besar ketika vendor menghadapi kendala operasional karena secara langsung berdampak terhadap kelancaran pasokan BBM ke SPBU.
Masih kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, bahwa antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU di Sumatera Utara beberapa hari terakhir menjadi bukti bahwa sistem distribusi perlu diperkuat.
Pertamina, harus memiliki alternatif penyedia jasa sehingga distribusi tidak berhenti hanya karena satu mata rantai logistik mengalami gangguan.
Lebih lanjut Rudi menekankan, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat terganggunya distribusi BBM. Banyak warga harus mengantre berjam-jam hanya untuk memperoleh BBM sehingga aktivitas bekerja, berdagang, mengantar anak sekolah hingga pelayanan usaha ikut terganggu.
Selain itu, pelaku UMKM, angkutan umum, perusahaan logistik, nelayan, hingga pengemudi ojek online juga ikut terdampak karena biaya operasional meningkat dan produktivitas menurun akibat sulit memperoleh BBM.
Karena itu, Rudi meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, termasuk membuka peluang penggunaan lebih dari satu vendor transportasi, memperkuat manajemen risiko, serta menyiapkan skema cadangan (Contingency Plan) agar penyaluran BBM tetap berjalan ketika terjadi gangguan operasional.
Dalam RDP tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan kelangkaan stok BBM, melainkan terganggunya proses distribusi dari terminal BBM menuju SPBU.
KPPU menjelaskan penggunaan satu penyedia jasa transportasi memang memiliki sejumlah keunggulan, seperti efisiensi operasional, kemudahan koordinasi, serta standarisasi pelayanan.
Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu vendor juga meningkatkan risiko terganggunya distribusi apabila penyedia jasa mengalami kendala operasional.
Di wilayah Sumatera Bagian Utara, vendor utama distribusi energi Pertamina adalah PT Elnusa Petrofin yang berperan sebagai mitra transportir resmi dalam penyaluran BBM ke SPBU.
Selain mengelola armada distribusi, perusahaan tersebut juga menerapkan sistem pemantauan armada secara real-time melalui Fleet Management System (FMS) serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pengawalan mobil tangki di sejumlah wilayah strategis seperti Medan, Belawan, dan Deli Serdang.
Rudi berharap Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menjadikan kejadian ini sebagai momentum pembenahan sistem distribusi agar pelayanan kepada masyarakat lebih andal dan tidak lagi bergantung pada satu perusahaan transportasi.
"Jangan sampai masyarakat kembali mengantre berjam-jam hanya karena persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi. Sistem distribusi harus dibangun lebih kuat, lebih profesional, dan jangan bergantung pada satu vendor," tandasnya. (**)